SBY Walkout di Acara Deklarasi Damai, Begini Respons PDIP
Reporter
Ryan Dwiky Anggriawan
Editor
Amirullah
Minggu, 23 September 2018 14:17 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melakukan walkout saat acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019. Menurut Hasto, hal yang dialami SBY merupakan sesuatu yang bisa terjadi di tempat umum atau public space.
Baca: SBY Walkout di Acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
"Yurisdiksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu kan yang di dalam pagar itu. Di luar pagar memang menjadi public space," katanya di Posko Cemara, Jakarta, Ahad, 23 September 2018.
Di ruang publik, kata Hasto, tindakan masyarakat tidak selalu dapat diprediksi. Ia mengatakan masyarakat yang meneriakkan kata-kata dukungan untuk Joko Widodo atau Jokowi adalah sesuatu yang wajar terjadi di tempat umum.
"Karena wajar, ketika di public space, namanya rakyat mengelu-elukan Pak Jokowi. Itu sesuatu yang biasa terjadi," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat SBY memprotes dan memilih meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, yang diselenggarakan KPU di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan, SBY merasa tidak nyaman saat acara berlangsung. Pasalnya, relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongan SBY.
“Ketika kami melintas, rombongan pendukung Pak Jokowi meneriaki rombongan Pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya,” ucapnya Ferdinand dalam acara deklarasi.
Baca: SBY Walkout di Acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
Merespons hal itu, SBY memprotes keras KPU sebagai penyelenggara dengan hengkang dari iring-iringan. Demokrat menilai KPU gagal menyelenggarakan acara ini.
KPU dinilai tidak adil karena membiarkan relawan Jokowi melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yakni tidak membawa alat peraga kampanye. Menurut Demokrat, relawan tidak seharusnya ada di acara deklarasi kampanye damai tersebut. “Ini acara partai, bukan acara relawan,” tutur Ferdinand.
Adapun Hasto berujar PDIP telah mengikuti ketentuan yang telah dibuat KPU saat acara deklarasi kampanye damai itu. "PDI Perjuangan hanya membawa satu bendera sesuai dengan ketentuan. Pada acara tersebut juga bisa dilihat berbagai bendera partai, termasuk Golkar, Demokrat, juga ada di sana," ucapnya.
