TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan soal pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan dalam pembukaan musyawarah nasional pertama Persatuan Umat Buddha Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Baca juga: Kubu Jokowi Berang Ma'ruf Amin Disebut Memecah Suara Umat Islam

"Jangan sampai karena pesta demokrasi setiap 5 tahun, entah itu pilihan bupati, walikota, gubernur atau bahkan presiden, kita menjadi retak dan merasa sebagai tidak saudara lagi. Ini kekeliruan yang sering terjadi," kata Jokowi.

Jokowi mempersilakan setiap orang memiliki pilihan berbeda dalam pemilihan pemimpin. Asalkan, kata dia, masyarakat tetap saling tegur sapa dengan tetangga dan teman antarkampung. Menurut Jokowi, banyak kasus yang terjadi malah saling bermusuhan karena berbeda pilihan. "Banyak. Wong sudah pilpres 4 tahun masih dibawa-bawa sampai sekarang. Pilpres sudah rampung 2014," ujarnya.

Jokowi menuturkan, kalau masyarakat Indonesia bersatu maka kekuatan akan muncul. Ia mencontohkan soal kesuksesan para atlet di Asian Games 2018. Ia mengatakan, tidak ada atlet yang mempersoalkan agama, suku, budaya saat bertanding. Hasilnya, kata dia, para atlet meraih 31 emas dan Indonesia menduduki peringkat keempat klasemen Asian Games 2018.

"Itu berkat perjuangan keras para atlet. Tidak berpikir suku saya apa, agama saya apa, saya dari daerah mana, provinsi mana. Semua atlet berpikir ini hanya untuk Indonesia. Kita ini sering ribut hal-hal kecil," kata dia.

Baca juga: Soal Debat Bahasa Inggris, Jokowi: Bahasa Nasional Kita Indonesia

Ketua Umum Permabudhi Arief Harsono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi dalam pembukaan munas tersebut. Ia mengatakan bahwa munas pertama Permabudhi terasa istimewa dan bersejarah karena dibuka langsung oleh Jokowi. "Di tengah kesibukan dan agenda padat, Bapak Presiden meluangkan waktu menerima kami di Istana Negara," kata Arief.

Dalam pembukaan munas Permabudhi, Jokowi didampingi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.