Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah

Jumat, 24 Agustus 2018 01:34 WIB

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga didampingi istrinya, Mufidah, mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-73 di Istana Merdeka, Jumat, 17 Agustus 2018. Peringatan HUT RI 2018 ini mengambil tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa". ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perwira Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat memberi pengarahan pada siswa Sekolah Staf dan Komando TNI dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 724 Perwira TNI - Polri

"Saya titip seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi.

Salah satunya, Jokowi meminta para perwira menjelaskan alasan pemerintahannya gencar membangun infrastruktur selama ini terutama di luar Pulau Jawa. Hal itu dilakukan agar wilayah Indonesia Timur tidak jauh tertinggal.

Menurut dia, pemerintah bisa saja fokus membangun infrastruktur di Pulau Jawa karena akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi dan politik. Namun, kata Jokowi, pemerintahannya lebih memilih tidak melakukan itu.

Advertising
Advertising

"(Bangun infrastruktur di Jawa) Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cepat, infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?," kata dia.

Baca juga: JK Minta Calon Perwira Remaja TNI dan Polri Jaga Sikap Disiplin

Selain meminta agar mensosialisasikan program pemerintah, Jokowi berpesan agar para perwira TNI-Polri menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Hal ini, kata dia, menjadi kunci dalam membangun Indonesia.

Jokowi menjelaskan investor tidak akan masuk ke Indonesia jika politik dan keamanannya tidak kondusif. "Tidak mungkin, tidak mungkin. Investor datang ke sebuah negara pasti yang dilihat terlebih dahulu stabilitas politik dan keamanannya seperti apa," tuturnya.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya