INFO NASIONAL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang diipercaya oleh negara, memastikan bahwa seluruh program yang sudah dijalankan selama ini sudah berjalan transparan dan tepat.

Pengelolaan anggaran yang dialokasikan BKKBN untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan KB, dinilai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) layak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk program yang sudah berjalan di tahun 2017. Sebelumnya, selama tiga tahun berturut-turut, BKKBN mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini membuktikan program yang dijalankan BKKBN sudah sesuai dengan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, untuk periode pemerintahan tahun 2015-2019.

Dan untuk memastikan bahwa BKKBN layak mendapat predikat WTP dari BPK, Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo mengundang Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, anggota BPK Achsanul Qosasi Harry Azhar Azis, serta anggota DPR Achmad Dara, untuk berdialog langsung dengan kader pada acara “Dialog Nasional Mewujudkan Penduduk Tumbuh Kembang dan Keluarga Berkualitas” di Hotel Narita, Kota Tangerang, Kamis, 9 Agustus 2018.

Dialog terasa semarak, karena masing-masing pejabat menyapa langsung dan memaparkan program mereka masing-masing di depan 300 kader pos KB, dan pengurus kampung KB se-Kota Tangerang serta masyarakat.

Menurut Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, dialog ini baru pertama kali digelar dengan mengundang kader-kader KB. ‘‘Kegiatan ini sebetulnya baru pertama kali kita adakan dengan mengundang anggota BPK, anggota DPR. Tentu saja dialog langsung ini menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat. Dan harapan kita, kegiatan serupa akan dilakukan dengan pemda-pemda lainnya,” ujarnya.

BKKBN sudah menjalankan program-program yang sesuai dengan amanat dari pemerintah. “Kita juga dalam perencanaan program melibatkan DPR. Hal terpenting lagi, program yang kita jalankan mendapat pengawasan dari DPR dan pemeriksaan BPK,“ tuturnya.

Achsanul Qosasi menambahkan, BKKBN layak mendapat predikat WTP karena keberhasilannya dalam mengelola anggaran yang transparan. “Peran serta fungsi BPK adalah menjanjikan kepada rakyat, kepada negara, bahwa keuangan negara yang sudah direalisasikan melalui BKKBN sudah dijalankan dengan cara yang benar,” ucapnya.

“Seperti hari ini kita mendengar langsung dari kader, bahwa honor sampai ke kader tepat waktu, jumlahnya juga tidak berkurang. Dalam pemeriksaan keuangan terhadap BKKBN, kita ingin memastikan semua program, khususnya yang terkait dengan anggaran sudah dijalankan dengan benar oleh BKKBN,” katanya.

Dalam catatan BPK, Kota Tangerang termasuk pemerintah daerah yang mampu mengelola anggaran dengan baik. “Yakinkan dengan benar, semua program dijalankan dengan benar. Tidak menutup kemungkinan, apresiasi kepada pemda yang mampu kelola anggaran dengan baik akan mendapat pula penghargaan dari BPK,” ujar Achsanul. (*)