Polri Imbau Ojek Online Tak Berunjuk Rasa Saat Asian Games 2018

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Jumat, 20 Juli 2018 10:49 WIB

Sejumlah perwakilan pengemudi ojek online bertemu Komisi V DPR di ruang rapat komisi V DPR, Jakarta, 23 April 2018. Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojek online menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu kenaikan tarif dan kejelasan payung hukum. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI mengimbau pengemudi ojek online mengurungkan niat berunjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018. Polri meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa dan negara di perhelatan olahraga negara-negara Asia tersebut.

Baca: Ojek Online Demo Saat Asian Games 2018, Grab Indonesia Tanya Ini

“Jangan mengedepankan emosi demi kepentingan komunitas atau pribadi,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juli 2018.

Iqbal menyatakan pihaknya siap menjadi perantara untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. “Kami siap menjadi jembatan antara pengendara ojek online yang bermasalah dan regulasi, atau antara mereka dan sejumlah instansi pemerintah,” kata Iqbal.

Sebagai langkah awal, kata Iqbal, Polri akan melakukan komunikasi dengan komunitas ojek online terkait dengan rencana unjuk rasa tersebut.

Advertising
Advertising

Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) berencana kembali melangsungkan aksi demonstrasi para pengemudi ojek online pada 18 Agustus 2018, atau tepat saat Asian Games resmi dibuka Presiden Joko Widodo.

Aksi tersebut rencananya dilangsungkan di dua titik, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, serta Gelora Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online diperkirakan mengikuti aksi yang digelar di Jakarta.

Baca: Grab Pertanyakan Rencana Demo Sopir Ojek Online 18 Agustus

Anggota Presidium Garda, Danny Stefanus, mengatakan para pengemudi ini masih menuntut kesejahteraannya, yaitu agar aplikator mengembalikan tarif ojek online di harga minimal, Rp 3.000 per kilometer. Selain itu, mereka meminta pemerintah segera menyediakan payung hukum untuk memperjelas keberadaan ojek online di Indonesia.

Menurut Danny, mereka tidak berencana mencederai pembukaan Asian Games 2018 dengan melakukan aksi demo di waktu yang sama. Menurut dia, waktu itu dipilih lantaran dianggap strategis untuk menyampaikan aspirasi. "Karena kami sudah lelah berteriak, kami sudah bingung mencari waktu kapan lagi agar tuntutan kami didengar," ujar Danny saat ditemui Tempo di daerah Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.

ANDITA RAHMA | ADAM PRIREZA

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

3 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

18 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya