Ini Perbandingan Muhaimin dan Airlangga Jika Jadi Cawapres Jokowi

Reporter

Syafiul Hadi

Senin, 16 Juli 2018 14:56 WIB

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar ziarah ke makam wali dan raja- raja Demak, Jawa Tengah, Jumat, 1 Juni 2018. (dok MPR RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memiliki dua pilihan jika memilih cawapres dari kalangan parpol yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Ailangga Hartarto. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kelemahan jika menjadi cawapres Jokowi.

"Dua orang ini punya kelemahan yang sama, yaitu akseptabilitasnya di kalangan masyarakat luas rendah," ujar Djayadi melalui sambungan telepon kepada Tempo, Senin, 16 Juli 2018.

Baca: Muhaimin Iskandar Salah Satu dari Lima Bakal Cawapres Jokowi

Partai Golkar dan PKB memang telah resmi mendukung Jokowi untuk maju dalam pilpres 2019. Tetapi Jokowi belum memutuskan siapa yang akan dia gandeng sebagai cawapres. Dia belum juga memastikan apakah dari politikus atau kalangan lain. Meski demikian, nama Muhaimin (Cak Imin) dan Airlangga sama-sama masuk dalam bursa cawapres Jokowi dari kalangan partai.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi jajaran pengurus partai menyampaikan keterangan pers terkait Pilkada Serentak 2018 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin, 25 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Selain dari segi akseptabilitas, menurut Djayadi, keduanya juga memiliki kelemahan yang lain. Sebagai contoh, Djayadi menyebut Airlangga adalah sosok yang tidak mewakili pemilih Islam. "Cak Imin kuat karena dari partai berbasis masa Islam. Itu bisa menutupi kekurangan Jokowi yang dianggap kurang dekat dengan umat Islam," katanya.

Baca: Calon Cawapres Jokowi: Mahfud MD, TGB, Airlangga, hingga Cak Imin

Djayadi menilai Muhaimin lebih loyal kepada Jokowi dibandingkan dengan Airlangga. Sebab, PKB merupakan partai yang telah mendukung Jokowi sejak pilpres 2014. Sedangkan, Golkar baru bergabung memberikan dukungannya kepada Jokowi setelah pemerintahan berjalan. "Dia sudah terbukti sejak awal mendukung Jokowi, walau kemarin baru mendeklarasikan lagi," Djayadi menjelaskan.

Advertising
Advertising

Meski memiliki kekurangan, Airlangga juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Muhaimin. Menurut Djayadi, Airlangga memiliki hubungan yang lebih baik dengan Jokowi di pemerintahan. "Dia sudah cukup lama menjadi menteri Jokowi, sudah lama berhubungan," ucapnya.

Kelebihan Airlangga yang lain, kata Djayadi, dia adalah tokoh yang mempunyai kapasitas di bidang ekonomi dibandingkan Muhaimin. Apalagi, untuk saat ini, menurut Djayadi, tokoh teknokrat seperti Airlangga dibutuhkan dalam pemerintahan. "Itu akan berguna untuk menjalankan pemerintahan, jika Jokowi menang lagi," katanya.

Baca: Soal Jadi Cawapres Jokowi, Cak Imin: Lihat Perkembangan

Walaupun Muhaimin dan Airlangga memiliki kelebihan sebagai cawapres Jokowi, keduanya memiliki kelemahan yang sama, yaitu akseptabilitasnya dibandingkan tokoh nonpartai. "Akseptabilitasnya di kalangan masyarakat luas lebih rendah dibanding calon lain di luar partai," katanya.

Berita terkait

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

2 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

2 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

11 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

11 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

14 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

14 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

14 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

15 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya