Cawapres Jokowi Diprediksi dari Kalangan Religius dan Non-Partai

Selasa, 10 Juli 2018 13:19 WIB

Presiden Jokowi (kanan) memberikan cinderamata kepada warga usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018. Presiden Joko Widodo di Jawa Timur untuk menghadiri peluncuran Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5 persen dan peresmian ruas jalan tol Gempol-Rembang. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan ada dua kriteria yang kemungkinan akan menjadi pertimbangan oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon wakil presidennya.

"Kemungkian ada dua kriteria yang paling menjadi pertimbagan bagi Jokowi untuk memutuskan cawapresnya," kata Djayadi saat dihubungi, Selasa 10 Juli 2018.

Baca: Ada Pensiunan TNI Sampai Politikus, Siapa Cawapres Jokowi?

Kriteria pertama adalah memilih dari kalangan nonpartai. Menurut Djayadi, hal itu untuk menghindari munculnya kecemburuan bagi partai pendukung Jokowi jika memilih capres dari kalangan orang partai. Saat ini, Jokowi diusung oleh lima partai koalisi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem dan PPP.

Menurut Djayadi, cawapres dari nonpartai menjadi pilihan yang tepat bagi Jokowi untuk menjaga kesolidan partai kaolisi agar tidak ada keinginan partai yang tidak terpenuhi.

Advertising
Advertising

Kriteria kedua, kata Djayadi, berasal dari kelompok religius karena mempertimbangkan kombinasi capres dan cawapres antara nasionalis dan religius. "Karena bagaimana pun, suara-suara dari kalangan keumatan dan santri sangat menentukan," ujarnya.

Baca: Dulu Prabowo, Sekarang Dukung Jokowi, Siapa Saja Mereka?

Selain itu, Djayadi mengatakan ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh Jokowi untuk menentukan pendampingnya, yaitu chemistry. "Kedekatan ini perlu untuk Jokowi memilih siapa yang akan menjadi cawapresnya," kata dia.

Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019. Setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Ahad malam, 8 Juli 2018, Jokowi melaporkan nama cawapres itu.

Baca: Respons Surya Paloh Soal Proposal Join dari Muhaimin

Megawati mengatakan pengumuman nama cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 menunggu waktu yang tepat. “Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar," kata Mega.

Menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy, nama pendamping Jokowi yang sudah mengerucut tersebut berasal dari latar yang berbeda-beda. "Ada figur politisi, ada figur cendekiawan, purnawirawan TNI-Polri dan kalangan teknokrat dan profesional," kata dia.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya