TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta segera melakukan islah antara kubu Matori Abdul Djalil dan Alwi Sihab dalam waktu dua minggu. Demikian salah satu rekomendasi politik yang disampaikan oleh Hasan Ahmad, sekretaris komisi C, dalam sidang pleno Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1) malam. “DPP PKB juga diminta untuk meninjau kembali keanggotaannya di DPR dan DPRD,” katanya yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta sidang pleno. Hasan juga menyebutkan agar DPP PKB melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2004 ke Komisi Pemilihan Umum dan Departemen Kehakiman dan HAM, termasuk pembentukan panitia pemilu internal. Rekomendasi itu juga meminta agar pernyataan resmi hasil MLB ini disampaikan ke pemerintah. Menyikapi agenda reformasi, PKB mendesak pemerintah untuk menjadikan penegakan HAM sebagai prioritas utama perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintah juga diminta untuk mengambil upaya konkrit dan tegas terhadap gerakan-gerakan separatis dan tidak mentolerir gerakan itu yang mengancam keutuhan persatuan Indonesia. Diharapkan pemerintah mendorong penyelesaian secara damai. PKB, lanjut Hasan, menolak pencabutan ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1967 tentang pelarangan PKI sebagai partai politik. PKB juga diminta mewaspadai gerakan-gerakan yang membahayakan ideologi Pancasila. PKB Menolak dengan tegas pencantuman kembali Piagam Jakarta dan eksploitasi simbol-simbol agama dalam kehidupan bangsa. “Karena itu langkah mundur bagi kehidupan berbangsa yang pluralistik,” tegas dia. DPP PKB mendukung penuh pemerintahan Megawati Sukarnoputri tanpa menghilangkan sikap kritis terhadap pemerintah. Rekomendasi politik itu setelah mendapat beberapa masukan dari tiga orang peserta sidang, langsung ditetapkan oleh sidang pleno yang diketuai oleh Abdul Khaliq Ahmad yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP PKB. (SS Kurniawan – Tempo News Room)