TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PKB pimpinan Matori Abdul Djalil-Abdul Khaliq Ahmad menyatakan siap menghadapi gugatan hukum DPP PKB pimpinan Alwi Shihab. ”Kita persilakan pihak Alwi Shihab tidak berkenan terhadap proses (Muktamar Luar Biasa PKB) yang terjadi dengan melalui jalur hukum. Tapi kita tidak akan mengubah atribut dan bendera partai,” kata Abdul Khaliq Ahmad kepada pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1). Menurut Khaliq, kepengurusan DPP PKB versi Matori merupakan pengurus sah sesuai Muktamar PKB di Surabaya tahun 2000. Namun pengurus DPP PKB ini, katanya, digusur oleh Abdurrahman Wahid ketika menjadi Presiden RI. Ia mengatakan, karena PKB dikudeka oleh Gus Dur-Alwi Shihab Cs, maka Matori menggelar muktamar luar biasa ini. “Kan enggak mungkin bekerja di kantor yang lama,” tandasnya. Dia mengungkapkan, pihaknya menolak adanya usulan dari beberapa kalangan untuk mengubah bendera partai. Namun Khaliq yakin di masa mendatang PKB akan bersatu kembali dengan seorang pemimpin partai yang aspiratif. ”PKB nanti tetap satu karena enggak boleh ada dua partai yang lambangnya sama,” tegas dia. Sementara itu Matori Abdul Djalil mengatakan, salah satu kesepakatan menggelar islah adalah dirinya tetap sebagai ketua umum DPP PKB. ”Persyaratan islah yaitu jabatan Ketua Umum PKB tetap harus saya,” kata dia. Matori menolak anggapan bahwa pengertian islah mengharuskan dirinya meletakkan jabatan ketua umum partai. Matori menyetujui apabila konsep islah dilakukan dalam bentuk penggabungan dua kubu PKB dalam sebuah pengurus DPP PKB. Ia mengatakan, kalau nanti islah tidak tercapai, maka pintu pengadilan terbuka lebar. “Kita persilakan PKB Kuningan membawa masalah ini ke pengadilan. Bukannya menantang, kami mempersilakan,” ujarnya dengan wajah serius. (Jhonny Sitorus - Tempo News Room)