TEMPO Interaktif, Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak membagikan bingkisan lebaran kepada para pegawai negeri sipil dan tenaga hororer tahun ini. Keputusan meniadakan parsel lebaran karena adanya larangan dari Pemerintah Pusat. "Tidak ada kebijakan untuk memberikan parsel atau bingkisan menjelang Lebaran," kata Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Hario Edy Purnomo di Pasuruan pada Jumat (21/9).Menurut Hario, larangan ini memang harus dipatuhi meski mengecewakan banyak pihak. Dia berharap kebijakan ini tidak menganggu kinerja pegawai selama bulan Ramadan. "Jangan sampai terpengaruh oleh tidak adanya bingkisan," ujarnya.Seorang pegawai Dinas Pendidikan Pasuruan, Hasan Asri mengaku kecewa dengan kebijakan ini. Sebab bingkisan itu bisa mengurangi biaya belanja untuk keperluan hari raya. "Tak ada parsel kita terpaksa belanja banyak barang," katanya. Bibin Bintariadi
Berita terkait
Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran
17 Mei 2019
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
Baca SelengkapnyaPenjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun
13 Juni 2018
Para pedagang parsel di Cikini mengeluhkan lamanya libur Lebaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertambahnya penjual parsel online.
Baca SelengkapnyaKebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK
12 Juni 2018
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kebanjiran parsel Lebaran 2018 dan telah berkoordinasi dengan KPK untuk menyalurkannya.
Baca SelengkapnyaKPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB
9 Agustus 2016
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan parsel Lebaran BPK mirip dengan yang ditujukan kepada politikus PKB.
Baca SelengkapnyaTolak Parsel, Rumah Menteri Yuddy Dipasangi Stiker
2 Juli 2016
PNS serta anggota TNI dan Polri telah bersumpah bekerja tanpa mengharapkan imbalan masyarakat.
BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding
1 Juli 2016
BPK menampik pernah mengirim parsel buat politikus PKB, Abdul Kadir Karding.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran
21 Juni 2016
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan setiap parsel yang akan diterima PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan dikontrol.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Larang Pegawainya Terima Parsel Lebaran
20 Juni 2016
Bagi yang diketahui menerima, selain sanksi, dilaporkan ke KPK.
Baca SelengkapnyaParsel Tak Masalah
10 Juli 2015
Zaman sekarang pejabat tak boleh lagi seenaknya menerima parsel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggolongkan parsel sebagai gratifikasi, khususnya yang diberikan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jika tidak berhati-hati, si penerima bisa menjadi tawanan KPK.
Baca SelengkapnyaAwas, Barang Tak Layak Edar Banyak Ditemukan di Parcel
29 Juni 2015
Puluhan barang yang ditemukan di toko parcel tak memiliki izin edar.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
19 jam lalu
