DPR Rapat Bersama Facebook untuk Klarifikasi Kebocoran Data

Selasa, 17 April 2018 11:40 WIB

Jumlah data facebook yang bocor. (newsroom.fb.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan Facebook untuk membahas persoalan kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Informasi DPR Satya Widya Yudha mengatakan rapat itu untuk mengklarifikasi sumber kebocoran data Facebook. "Kami akan tanya kebocoran dari mana dan untuk apa, apakah Facebook akan mengubah model bisnisnya," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Selain itu, ujar politikus Partai Golongan Karya itu, Dewan akan menanyakan mengenai proteksi yang dilakukan Facebook atas data penggunanya.

Baca: Menkominfo Ajak Masyarakat Puasa Media Sosial, Anda Mampu?

Ramai berita soal Facebook ini mengemuka ketika Cambridge Analytica dikabarkan menggunakan informasi pengguna Facebook terkait dengan pemilihan Presiden Amerika pada 2017. Dari jumlah 87 juta data pribadi yang disalahgunakan, terdapat 1,3 persen atau sekitar 1.096.666 pengguna Facebook Indonesia.

Advertising
Advertising

Jumlah tersebut sebesar 1,3 persen dari sekitar 87 juta data global yang dibocorkan ke perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica. Angka tersebut membuat Indonesia berada di urutan ketiga setelah Filipina, yang mencapai 1.175.870 pengguna (1,4 persen). Pengguna Amerika Serikat paling banyak terkena dampaknya, yaitu 70.632.350 pengguna atau 81,6 persen dari jumlah total.

Satya menjelaskan, pengguna Facebook di Indonesia diperkirakan telah mencapai 150 juta orang. Pengguna mulanya menggunakan aplikasi pertemanan ini untuk tujuan menghubungkan antarmanusia. "Awalnya baik ternyata diperjualbelikan. Ini yang diklarifikasi. Ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Baca: Takut seperti Myanmar, Menkominfo Ancam Tutup Facebook

Anggota Komisi Informasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyoroti kebocoran data pengguna Facebook di Amerika Serikat yang digunakan untuk kepentingan pemilihan Presiden AS. Padahal, ucap dia, kebocoran data itu terjadi di tengah kualitas intelijen yang tinggi. "Di Indonesia harus lebih diwaspadai, karena pilpres di Indonesia adalah peristiwa politik yang sangat penting," tuturnya.

Komisi Informasi pun, kata Hidayat, ingin meminta pertanggungjawaban Facebook atas kebocoran data lebih dari satu juta pengguna Facebook di Indonesia. Ia juga meminta Facebook menyampaikan permohonan maaf atas kebocoran data tersebut. "Kami ingin Facebook betul-betul mengoreksi kesalahan itu dan memastikan data itu tidak digunakan untuk kepentingan politik apa pun," katanya.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya