Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (keempat kiri) bergandengan tangan bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kanan), Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kiri), Ketua Harian Nurdin Halid (kiri), Ketua Dewan Pakar Agung Laksono (ketiga kanan), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung (keempat kanan) dan Katua bidang Kaderisasi Gokar Ibnu Muzir (kedua kanan) saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan penunjukan calon wakil presiden atau cawapres Jokowi dari Golkar di Pilpres 2019 merupakan 'harga mati' yang ditawarkan Golkar.
"Ya paling tidak seperti itu (cawapres harga mati Golkar)," ujar Agung Laksono di sela acara Rakernas Golkar di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan pembahasan calon Wakil Presiden dari Partai Golkar untuk mendampingi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, akan dilakukan setelah perhelatan Pilkada serentak 2018.
Agung mengatakan Golkar telah menyatakan dukungannya bagi Jokowi di Pilpres 2019 meskipun Jokowi bukan kader Golkar. Menurut dia, agar dukungan Golkar semakin kuat maka harus dipertimbangkan cawapres dari Golkar.
Agung menambahkan cawapres Jokowi harus mempertimbangkan elektabilitas, rekam jejak, dan tidak pernah terlibat kasus. Selain itu, calon tersebut harus dapat diterima berbagai kalangan seperti generasi milenial dan agama.
Agung mengatakan jika cawapres Jokowi bukan sosok yang dikenal Golkar, maka akan menimbulkan tanda tanya terhadap soliditas dukungan Golkar. Dia menegaskan hal tersebut perlu dibahas partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.
"Supaya dalam koalisi jangan ada monopoli suatu partai. Harus berbagi-bagi. Kalau enggak ya 'lo makan aja sendiri', jangan sampai begitu," kata Agung soal pembahasan cawapres Jokowi di koalisi partai.
