TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dinilai mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). "Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain." Hinca menyampaikannya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Menurut Hinca, pernyataan Hasto aneh dan sulit dipercaya. “Argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada,” kata Hinca.

Baca:
Wasekjen Demokrat Tanggapi Hasto Kristiyanto Soal Korupsi E-KTP

Hasto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Puan dan Pramono. PDIP, kata dia, bukan dalam posisi designer saat kasus berlangsung. "Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto melihat ada upaya mencoba membawa persoalan itu sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, ujar dia, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berada di luar pemerintahan.

Hinca mengatakan sebenarnya tak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. “Di mana pun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa.”

Hinca menegaskan korupsi e-KTP tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. "Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi."

Sungguh tak bijak, kata dia, menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang KTP elektronik. Dia menuturkan program KTP elektronik adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Baca juga: PDIP Minta Gamawan Fauzi Menjelaskan Akar ...

Ia menilai pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat, salah alamat. Menurut dia karena bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima dana, melainkan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK.” Majelis hakim yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Baca: PDIP: Setya Novanto Sebut Banyak Nama Demi ...

Partai Demokrat, kata Hinca, tidak akan ikut-ikutan memvonis keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung sebab Demokrat mengerti hukum.

Menurut Hinca, program e-KTP elektronik tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana e-KTP itulah yang salah, baik bagian dari pendukung pemerintah maupun pihak oposisi, semua sama di hadapan hukum. “Mari menjadi insan Pancasila yang taat hukum dan ksatria," kata dia.