TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan masih ada pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal itu diperoleh dari aduan warga dan saat Ombudsman menerjunkan anggotanya yang berpura-pura mengurus SKCK ke sekitar 20 Polda dan Polres seluruh Indonesia pada November 2017.

"Ada permintaan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Yang juga menarik, soal permintaan tambahan uang dari petugas," kata Adrianus saat ditemui di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Maret 2018.

Baca: Irwasum Polri Tindaklanjuti Maladministrasi SKCK Temuan Ombudsman

Selain pungli, Ombudsman menemukan antrean panjang yang tidak ditaati saat pembuatan SKCK. Sehingga, masyarakat kesulitan dalam pembuatan surat tersebut. Aduan

Adrianus lalu melaporkan hasil temuannya itu kepada Kepala Badan Intelijen dan Kemanaan Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno. Laporan itu pun ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan pembayaran SKCK secara online.

Baca: Ombudsman: Isu Pelayanan Publik Jangan Dijadikan Janji Pilkada

Polri dan Bank Rakyat Indonesia melakukan kerja sama dalam mekanisme pembayaran biaya SKCK pada Kamis, 22 Maret 2018. Pemohon sekarang tidak perlu membayar biaya tersebut di kantor polisi, namun bisa melalui teller BRI, ATM BRI, Mobile Banking BRI, dan EDC BRI.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Terobosan ini ia klaim dapat meminimalisir pungutan liar dalam pembuatan SKCK. "Interaksi dengan petugas akan berkurang. Baintelkam tidak bersentuhan dengan pembayaran SKCK," kata Setya.

Menanggapi hal tersebut, Adrianus mengatakan adanya berbagai pembenahan dalam bentuk jasa SKCK ini akan membuat Polri mencapai peringkat hijau dalam penilaian dari Ombudsman. "Kami juga akan datang diam-diam ke tempat Pak Luthfi lagi," kata dia.