TEMPO Interaktif, Purwakarta:DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Purwakarta, Subang dan Karawang, memprediksikan jika kebijakan konversi minyak tanah ke gas diberlakukan di wilayahnya, tingkat keberhasilannya diragukan bisa lebih bagus ketimbang yang sudah dicapai Kota Depok dan Tangerang.Persoalannya, kata Auh Solahdin, Ketua DPC Hiswanamigas Purwakarta, Subang dan Karawang, tingkat daya beli calon konsumen gas di wilayah ini terutama di kalangan menangah bawah, kondisinya tidak lebih baik dari kondisi riil yang ada di Depok dan Tangerang. "Paling banter hasilnya sama 55 persenan," kata Auh, hari ini.Tingkat keberhasilan konversi minyak tanah ke gas mencapai 55 persen di Depok dan Tangerang tersebut terungkap dari hasil survei yang dilakukan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial Universitas Indonesia pada medio Mei, Juni dan Juli lalu. "Hasil (survei) ini yang akan kita jadikan ukuran keberhasilan konversi di Purwakarta, Subang dan Karawang," kata Auh.Menurut Auh, kebijakan konversi di wilayah kerjanya bisa lebih berhasil ketimbang di Depok dan Tangerang, jika pelaksanaan sosialisasinya dilakukan secara bersama-sama oleh semua dinas, instansi pemerintah, swasta, LSM, media massa dan para tokoh informal masyarakat. "Kalau tidak, saya pesimis," tutur Auh.Untuk kepentingan sosialisasi kebijakan konversi itu, Auh meminta pihak Pertamina sesegara mungkin memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya kepada setiap pemerintah daerah, agar pelaksanaan sosialisasi bisa dilaksanakan secepatnya dan waktunya tidak mepet seperti yang terjadi di daerah-daerah yang sudah melaksanakan. Auh belum menyebutkan pasti waktu pelaksanaan konversi di wilayahnya.Lily Hambali Hasan, Bupati Purwakarta, sudah menyatakan ingin menunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan soal kebijakan konversi tersebut. "Saya ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif agar pelaksanaannya berjalan mulus," kata Lily.Jika pelaksanaan kebijakan pusat itu tidak dimengerti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang jadi sasaran kemarahan masyarakat tetap saja pemerintah daerah. "Ini tidak boleh terjadi lagi, karena daerah sudah banyak dirugikan dengan kebijakan pusat yang tidak bijak," kata Lily.NANANG SUTISNA