Soal Permintaan Wiranto ke KPK, Jokowi: KPK Itu Independen

Rabu, 14 Maret 2018 18:02 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ketua OJK Wimboh Santoso dan Pimpinan Pondok Pesantren AN Nawawi KH. Ma'ruf Amin meninjau koperasi Lembaga Ekonomi Umat (LEU Mart) dan berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro di Kompleks Pondok Pesantren AN Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang, 14 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Banten - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman tersangka korupsi bagi calon kepala daerah. Jokowi mengatakan KPK tidak bisa diintervensi.

"Yang saya tahu KPK itu independen," kata Jokowi singkat setelah membagikan sertifikat tanah di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca juga: Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto: Ingin Pilkada Berjalan Baik

Jokowi menolak berkomentar lebih jauh ihwal pernyataan Wiranto. Meski ditanya berulang-ulang oleh wartawan, jawabannya tetap sama. "Silakan tanya ke Pak Wiranto," tuturnya.

Wiranto meminta KPK menunda mengumumkan nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi dengan alasan akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu ia sampaikan seusai rapat bersama dengan KPK, Badan Pengawas Pemilu, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI, dan Panglima TNI di kantornya, Senin lalu.

Sebelumnya, KPK menyampaikan akan segera mengumumkan sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengumuman itu akan dilakukan pekan ini.

Belakangan Wiranto mempersilakan bila KPK ingin mengumumkan hal tersebut. Ucapan sebelumnya, menurut dia, hanya berupa imbauan.

FADIYAH | MUHAMMAD HENDARTYO

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya