KPK: Novel Baswedan Tidak Ikut Seleksi Calon Deputi Penindakan

Minggu, 11 Maret 2018 16:06 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil ketua KPK, Laode Muhammad Syarif saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang itu dikumpulkan Inna dari dana kapitasi 34 Puskesmas di Jombang. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, berujar tidak ada nama Novel Baswedan dalam daftar calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. Menurut dia, kondisi Novel masih sakit sehingga dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi.

"Novel masih sakit. Setahu saya, tidak daftar," katanya saat dihubungi, Ahad, 11 Maret 2018.

Baca: 16 Nama Calon Deputi dan Direktur Penindakan KPK

Febri menuturkan nama-nama kandidat yang diumumkan ke publik baru dari Kepolisian RI dan Kejaksaan. Adapun kandidat dari internal KPK belum dapat diumumkan.

KPK melelang jabatan deputi penindakan setelah posisi tersebut ditinggalkan Inspektur Jenderal Heru Winarko, yang digeser sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Proses lelang jabatan, kata Febri, bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan karena harus melalui proses seleksi yang panjang, yakni administrasi, tes potensi psikotes, tes bahasa Inggris, tes kesehatan, dan wawancara dengan pimpinan KPK.

Simak: Jabatan Deputi Penindakan KPK Dilelang, Tengok Proses Seleksinya

Sejauh ini, nama yang masuk berjumlah 13 orang. Mereka berasal dari Kejaksaan dan Polri untuk jabatan deputi serta tiga orang dari Polri untuk jabatan direktur.

Calon Deputi Penindakan KPK dari Polri:
1. Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Firli
3. Brigadir Jenderal Abdul Hasyim Gani

Calon Deputi Penindakan KPK dari Kejaksaan:
1. Feri Wibisono
2. Fadil Zumhana
3. Heffinur
4. Wisnu Baroto
5. Oktovianus
6. Tua Rinkes Silalahi
7. Witono

Calon Direktur Penindakan KPK dari Polri:
1. Edy Supriyadi
2. Andy Hartoyo
3. Djoko Poerwanto

Lihat: KPK Jelaskan Kerumitan Menyidik Kasus E-KTP

Febri menuturkan posisi yang dilelang itu merupakan jabatan yang sangat strategis di KPK. Karena itu, ia meminta masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan. "Masyarakat bisa langsung ke KPK atau memberikan surat untuk memberikan masukan," ujarnya.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

10 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

18 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya