TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia di Mesir, Helmy Fauzi, mengklarifikasi angka pelajar yang masuk ke Universitas Al Azhar Kairo melalui jalur non-prosedural atau jalur yang tidak sah berjumlah 122 orang terhitung dari 2013 hingga 2016. Para calon mahasiswa ini sempat teruntang-antung di Kairo karena tidak mendapatkan izin untuk kuliah di Al Azhar Kairo.
"Ada orang yang memakelari dan mengiming-imingi masuk tanpa tes (lewat Kementerian Agama) dan bayar US$ 2.000," kata Helmy saat dihubungi Tempo pada Senin, 5 Maret 2018.
Helmy menyampaikan bahwa untuk masuk ke Al Azhar Kairo, ada nota kesepahaman atau MoU yang mengatur di mana pelajar yang hendak melanjutkan studi perlu mengikuti tes dan mendapatkan ijazah hasil seleksi dari pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Setelah itu, mereka akan mengikuti belajar bahasa Arab, dan studi di Al Azhar Kairo.
Namun beberapa orang memilih untuk tidak mengikuti prosedur yang ada karena ada pihak yang menyatakan bahwa para calon mahasiswa bisa langsung mendaftar ke Al Azhar. Orang tersebut yang akan diselidiki dan diduga merupakan pihak yang memiliki akses di Kairo.
Sebanyak 122 calon mahasiswa ini mengambil langkah yang ditawarkan orang itu sehingga ketika sampai di sana dan telah mengikuti belajar bahasa Arab, mereka tak bisa studi di Kairo. Universitas Al Azhar pun tak dapat menerima karena mereka tak memiliki sertifikat sesuai syarat yang diatur dalam MoU.
Helmy meminta kepada pemerintah agar kasus ini diusut terkait persoalan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang karena beberapa pelajar di sana justru pada akhirnya bekerja.
Helmy mengatakan bahwa sebelum 2013 sempat ada kasus serupa. Namun angkanya di bawah 100 orang. Saat itu, langkah yang diambil pemerintah ialah diputihkan dalam arti calon mahasiswa yang tidak mengikuti tes dari Kementerian Agama diluluskan.
Untuk persoalan saat ini, pemutihan tidak akan diberlakukan agar para calon mahasiswa tersebut bisa kuliah di Universitas Al Azhar. Kementerian Agama akan mengadakan tes khusus di KBRI Kairo 19-20 Maret 2018 untuk 122 orang tersebut.