Ketua MA: Tunggakan Perkara 2017 Terendah Sepanjang Sejarah

Kamis, 1 Maret 2018 15:31 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kiri) saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, 14 September 2017. Pemerintah memberikan penghargaan kepada lima institusi negara dan pemerintah daerah peraih predikat WTP selama lima tahun berturut-turut. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan sisa tunggakan perkara pada 2017 paling rendah sepanjang sejarah MA. "Sisa sebanyak 1.388 perkara," kata Hatta Ali di Jakarta Convention Center, Senayan, 1 Maret 2018.

Menurut Hatta angka itu lebih kecil dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 perkara. Sisa tunggakan di MA sejak enam tahun terakhir terus mengalami penurunan. "Apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada 2012 sebanyak 10.112 perkara."

Baca: Mahkamah Agung Pamerkan Kampung Hukum

Hatta mengatakam bahwa dalam waktu enam bulan MA telah mampu menyelesaikan lebih dari 86 persen sisa perkara.

Penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun itu, kata dia, tidak lepas dari sistem dan regulasi yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya berlakunya sistem kamar di MA, penerbitan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di MA, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama.

Advertising
Advertising

Baca juga: Ketua MA Bicara Soal Etika di Media Sosial

Hatta mengatakan bahwa integritas di lembaga peradilan menjadi hal yang mendasar untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. “Itu bisa dilaksanakan jika dijalankan oleh hakim dan aparat keadilan yang berkompeten dan berintegritas."

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

5 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

1 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

15 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya