TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan perhelatan Asian Games di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018 bertepatan dengan puncak musim kemarau. Saat itu, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat.

Sutopo menuturkan kebakaran hutan dan lahan bisa menimbulkan asap yang berpotensi mengganggu jalannya Asian Games. "Di Sumatera Selatan ada 146 desa yang kalau wilayah itu terbakar, asapnya bisa menutup stadion atau venue olahraga," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Baca: Menjelang Asian Games, Jokowi Minta Tidak Ada Kebakaran Hutan

Risiko kebakaran hutan dan lahan juga diprediksi meningkat dengan adanya pemilihan kepala daerah tahun ini. Berdasarkan pengalaman, para pelaksana tugas kepala daerah sering lambat mengambil keputusan untuk menetapkan status tanggap darurat ketika ada bencana. Padahal penetapan status tersebut memudahkan tugas BNPB dalam menanggulangi bencana.

Sutopo menuturkan BNPB telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi bencana tersebut. Pihaknya menyiapkan Operasi Satuan Tugas (Satgas) Darat yang akan melakukan patroli dan pemadaman di darat jika terjadi kebakaran. Pemadaman dari udara pun disiapkan dengan menyerahkan helikoper water bombing, melakukan operasi hujan buatan, serta patroli.

BNPB membutuhkan helikopter berkapasitas 3.000-4.000 liter air sekali terbang. Jumlahnya sekitar 35 unit. Menurut Sutopo, kebutuhan armada akan dipenuhi melalui sewa. Seperti saat ini, BNPB menyewa tiga helikopter, satu milik TNI dan dua lainnya milik perusahaan Sinar Mas.

Baca: Jokowi: Asian Games 2018 Jangan Sampai Terganggu Asap

Helikopter itu akan dibagikan ke daerah. Jumlah setiap daerah berbeda sesuai dengan ancamannya. Daerah yang menghadapi ancaman lebih besar mendapat armada lebih banyak.

BNPB juga mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum. "Karena 99 persen kebakaran ini disengaja," kata dia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan sanksi baik pidana, perdata, serta hukuman administrasi.

BNPB juga menyiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan kepala daerah mengenai ancaman kebakaran lahan dan hutan. Upaya lainnya yang disiapkan adalah menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan jika terjadi kebakaran hutan dan asapnya mengganggu aktivitas.