Lelang Bahan Kampanye Pilkada Kubu Raya Dianggap Janggal

Rabu, 7 Februari 2018 07:11 WIB

Ilustrasi pilkada. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan percetakan PT Temprint dan PT Akcaya Pariwara mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam lelang pengadaan bahan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini dianggap janggal karena pemenang lelang justru perusahaan percetakan yang menawarkan harga paling mahal.

Menurut Direktur PT Temprint, Vita Helia Desy, perusahaannya sebagai penawar terendah tidak diverifikasi oleh kelompok kerja panitia lelang. “Kami semula yakin menang karena penawaran kami adalah harga terendah, namun yang dimenangkan justru penawar tertinggi,” kata Vita, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: Pilgub Jabar, KPU: Alokasi Alat Peraga ...

Harga penawaran PT Temprint untuk mencetak bahan kampanye seperti flyer, brosur, pamflet, dan poster Rp 1,86 miliar. Sedangkan harga penawaran PT Indonesia Media Grafika tertera dalam dokumen lelang Rp 5,1 miliar.

Peserta lelang pengadaan logistik pilkada Kubu Raya selain PT Temprint dan PT Akcaya Pariwara, adalah PT Universalindo Citra Media, CV Rahmat Nur, dan PT Indonesia Media Grafika.

Baca juga: MA Diminta Atur Percepatan Lelang Barang ...

Vita menilai ada kejanggalan dalam lelang bahan kampanye pilkada di Kubu Raya. Ia mengatakan harga perhitungan sendiri (HPS) di Kabupaten Kubu Raya lebih besar dari HPS Kalimantan Barat. Padahal, kuantitas cetak bahan kampanye Kubu Raya lebih kecil dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat.

Advertising
Advertising

PT Temprint juga mengikuti lelang bahan kampanye pilkada di provinsi ini. “Kami teruji di level lebih besar, tapi tidak diakui di level lebih kecil,” ujar Vita. Dia mengatakan perusahaannya mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang terutama percetakan. "Karena itu kami mengajukan hak sanggah."

Adapun Direktur PT Akcaya Pariwara, Ahmad Taufik Mekah mengatakan bahwa tawaran dari pemenang lelang, PT Indonesia Media Grafika tidak lazim. Menurut dia, dengan harga yang ditawarkan PT Temprint, sebenarnya sudah membuat KPUD untung. "Yang diambil Rp 5,1 miliar, ini kan jadi tanda tanya besar," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.

Taufik semakin bertanya-tanya atas keputusan KPUD. Menurut dia, perusahaannya menawarkan harga yang lebih tinggi dari PT Temprint yaitu Rp 2,4 miliar atau selisih Rp 600 juta dari PT Temprint. “Mungkin bahan kampanye di Kabupaten Kubu Raya termahal."

Akcaya akan mengajukan hak sanggah atas keputusan KPUD Kubu Raya. Masa berakhirnya hak sanggah keputusan lelang itu pada Rabu ini, 7 Februari 2018. Tempo telah mencoba menghubungi panitia lelang. Namun, pihak panitia baru akan menanggapi klarifikasi tersebut jika sudah mendapatkan izin dari Komisioner KPUD.

Berita terkait

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

4 jam lalu

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat melanjutkan kerja sama mereka setelah usai berkoalisi di Pilpres 2024. Kerja sama itu akan dilanjutkan di tingkat daerah jika kedua partai berbeda haluan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

1 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

2 hari lalu

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa dipastikan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024

Baca Selengkapnya

PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

3 hari lalu

PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

5 hari lalu

Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

6 hari lalu

Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

7 hari lalu

5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?

Baca Selengkapnya

Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

7 hari lalu

Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.

Baca Selengkapnya