Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengenakan rompi tahanan setelah di perikasa oleh tim penyidik di KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. TEMPO/ Ilham Fikri
TEMPO.CO, Jakarta – Sekitar lima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di lantai 3 Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin, 5 Februari 2018. Petugas datang sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan rompi KPK.
Setelah berkumpul di ruang Sekretaris Daerah lantai satu, KPK langsung naik ke lantai 3 tempat ruang kerja bupati. Penggeledahan dikawal sejumlah aparat Kepolisian Resor Jombang. “Yang tidak berkepentingan dilarang masuk,” kata salah satu petugas KPK pada awak media.
Penggeledahan ini disaksikan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Sekretaris Daerah Ita Triwibawati. Sejumlah pejabat dari beberapa satuan kerja juga tampak menyaksikan penggeledahan. Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung.
Mundjidah menuturkan meski Bupati Nyono Suharli sedang ditahan KPK karena terlibat korupsi, roda pemerintahan Kabupaten Jombang tetap berjalan. “Semua unsur birokrasi akan kami kumpulkan. Kami imbau tetap melayani masyarakat dan menjalan tugas serta fungsi sebagaimana biasa,” katanya.
Selain menggeledah ruang kerja bupati, KPK menggeledah rumah dinas bupati di kompleks pendapa timur Alun-Alun Jombang. KPK juga menggeledah ruang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jombang Abdul Qudus. Belum diketahui apa saja dokumen yang disita dari beberapa tempat tersebut.
Nyono Suharli ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena menerima gratifikasi dari anak buahnya terkait tawaran jabatan definitif dan perizinan rumah sakit. Selain Nyono, KPK juga menetapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sulistyowati sebagai tersangka.
Inna disebut menyetorkan sejumlah uang yang dikutip dari 34 kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Jombang untuk disetorkan ke bupati. Inna juga menerima suap dari perizinan sebuah rumah sakit swasta di Jombang yang juga diberikan ke bupati.
