TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan terdakwa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto kembali digelar hari ini, Kamis, 1 Februari 2018. Agenda sidang masih mendengarkan fakta yang disampaikan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum ada informasi dari JPU siapa saja saksinya," kata pengacara Setya, Maqdir Ismail, saat dihubungi Tempo, Kamis pagi, 1 Februari 2018.

Baca: Setya Novanto Curhat Dirinya Sekarang seperti Anak Kos

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Menurut Maqdir, rencananya sidang dimulai pukul 09.00 WIB.

Sidang pemeriksaan saksi mulai berjalan sejak Kamis, 11 Januari 2018. Hingga saat ini, beberapa saksi yang dihadirkan datang dari instansi pemerintah, politikus, swasta, dan pihak money changer.

Kamis, 25 Januari 2018, jaksa menghadirkan lima saksi, yakni mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pimpinan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Suciati; serta Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri Drajat Wisnu Setyawan.

Baca: KPK Minta Setya Novanto Tak Setengah-setengah Jadi JC

Setya didakwa jaksa penuntut umum KPK berperan dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada medio 2010-2011 saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Atas perannya, Setya Novanto disebut menerima total fee sebesar US$ 7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seharga US$ 135 ribu. Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kini, Setya Novanto sedang mengajukan permohonan menjadi justice collaborator. Seperti yang diketahui, syarat-syarat untuk menjadi JC di antaranya mengakui perbuatan, bersedia terbuka menyampaikan informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain yaitu aktor yg lebih tinggi atau aktor intelektual atau pihak-pihak lain yang terlibat dan pemohon bukan merupakan pelaku utama dalam perkara.

Bagi yang menerima justice collaborator, seorang pelaku dapat dipertimbangkan untuk menerima tuntutan hukuman lebih ringan. Setelah itu, ketika menjadi terpidana, justice collaborator bisa menerima pemotongan masa tahanan dan hak-hak narapidana lain yang bisa diberikan secara khusus.