Kasus Emirsyah Satar, Dirut PT GMF Ditanya Soal Perjanjian Garuda

Senin, 29 Januari 2018 15:31 WIB

Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) Iwan Joeniarto usai diperiksa sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) Iwan Joeniarto memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat Garuda dari Rolls-Royce hari ini, Senin, 29 Januari 2018. Iwan dikonfirmasi penyidik KPK soal isi perjanjian Garuda dengan salah satu perusahaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

"Bukan dengan Rolls-Royce. Ya yang satu grup lah dengan Airbus," kata Iwan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: Dalami Kasus Emirsyah Satar, KPK Periksa Mantan CEO Citilink

Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah. KPK menetapkan Emirsyah dan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat berikut mesinnya.

Emirsyah menjabat Direktur Utama Garuda Indonesia sejak 2005 hingga 2014. Emirsyah diduga menerima suap sebesar Rp 46 miliar dari Rolls-Royce, produsen mesin pesawat asal Inggris. Duit suap yang terdiri atas uang Rp 20 miliar dan barang senilai Rp 26 miliar itu diduga diberikan agar Emirsyah membeli mesin pesawat dari Rolls-Royce dalam pengadaan pesawat Airbus S.A.S pada kurun 2005-2014. Pemberian itu diduga melalui perantaraan Soetikno.

Iwan tak berkomentar lebih lanjut perjanjian apa yang dimaksudnya. Ia juga tak menjelaskan mengenai perannya dan seperti apa mekanisme pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia Tbk. "Ditanyakan ke penyidik saja," ujar Iwan.

Iwan tampak mengenakan baju batik coklat putih dan jaket putih. Ia turun dari lantai dua ke lobi gedung KPK sekitar pukul 13.18 WIB. Setelah menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Iwan langsung masuk ke mobil putih bernomor polisi B 1025 CKO.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, komisi antirasuah tersebut masih bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengumpulkan bukti-bukti. Perkembangan terakhir, KPK baru memproses mutual legal assistance untuk beberapa negara.

Kasus suap mesin pesawat Garuda yang menjerat Emirsyah Satar terungkap setelah KPK menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah Satar yang berada di luar negeri.

Berita terkait

Napi Korupsi Soetikno Soedarjo Dapat Remisi 1 Bulan, Begini Kasus Suap Garuda Indonesia

4 Januari 2024

Napi Korupsi Soetikno Soedarjo Dapat Remisi 1 Bulan, Begini Kasus Suap Garuda Indonesia

Terdakwa kasus penyuapan eks Dirut Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo mendapat remisi 1 bulan bersama eks Mensos Juliari Batubara. Ingat kasusnya?

Baca Selengkapnya

Citibank Tutup Layanan Consumer Banking, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya: Ada Ignasius Jonan

25 November 2023

Citibank Tutup Layanan Consumer Banking, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya: Ada Ignasius Jonan

Citibank tutup bisnis consumer banking dan kartu kredit di Indonesia sejak 17 November lalu. berikut 5 tokoh alumnus Citibank, termasuk Ignatius Jonan

Baca Selengkapnya

Profil Emirsyah Satar, Eks Dirut Garuda Indonesia yang Didakwa Rugikan Negara Rp 9,3 Triliun

19 September 2023

Profil Emirsyah Satar, Eks Dirut Garuda Indonesia yang Didakwa Rugikan Negara Rp 9,3 Triliun

Emirsyah Satar didakwa jaksa telah merugikan negara Rp 9,3 triliun. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Eks Dirut Garuda Indonesia Sebut Dakwaan Jaksa Sama Seperti Kasus Sebelumnya

19 September 2023

Kuasa Hukum Eks Dirut Garuda Indonesia Sebut Dakwaan Jaksa Sama Seperti Kasus Sebelumnya

Eks Dirut Garuda Indonesia dijerat kasus yang sama oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Didakwa Rugikan Negara Rp9,3 Triliun

18 September 2023

Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Didakwa Rugikan Negara Rp9,3 Triliun

Emirsyah Satar tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada atau Fleet Plan PT GA yang merupakan rahasia perusahaan kepada Soetikno Sudarjo.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

5 Oktober 2022

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.

Baca Selengkapnya

Projo Dorong Pengusutan Korupsi BUMN Setelah Emirsyah Satar Jadi Tersangka Korupsi Garuda

28 Juni 2022

Projo Dorong Pengusutan Korupsi BUMN Setelah Emirsyah Satar Jadi Tersangka Korupsi Garuda

Projo meminta penegak hukum melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi di BUMN setelah penetapan Emirsyah Satar tersangka di kasus korupsi Garuda.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Kasus Korupsi Garuda, Ini Kata KPK

28 Juni 2022

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Kasus Korupsi Garuda, Ini Kata KPK

KPK menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Agung yang telah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi Garuda Indonesia Tahun 2011-2021.

Baca Selengkapnya

Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

27 Juni 2022

Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

Emirsyah Satar dijadikan tersangka kasus korupsi Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya dia terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.

Baca Selengkapnya

Eks Bos Garuda Jadi Tersangka, Erick Thohir: Ini Bukan Hanya Program Penangkapan

27 Juni 2022

Eks Bos Garuda Jadi Tersangka, Erick Thohir: Ini Bukan Hanya Program Penangkapan

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan program bersih-bersih BUMN bukan program yang hanya ingin menangkap orang, tapi juga dapat memperbaiki sistem yang ada di perushaaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN.

Baca Selengkapnya