Buya Syafii Minta Bambang Soesatyo agar DPR Tak Melegalkan LGBT

Reporter

Antara

Senin, 22 Januari 2018 07:55 WIB

Bambang Soesatyo mengatakan kegemarannya mengoleksi mobil mewah dilakukan sejak menjadi wartawan. Saat ia menjadi wartawan pada 1985, ia sudah mulai membeli Volvo sebagai mobil pertamanya. dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendapatkan nasihat dari cendekiawan muslim, Ahmad Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii. Salah satunya adalah untuk mencegah upaya legalisasi pasangan sejenis atau LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Nasihat itu disampaikan saat Bambang mengunjungi Buya di kediamannya.

Menurut Bambang, Buya Syafii meminta DPR jangan sampai membuat undang-undang yang melegalkan pernikahan pasangan sejenis atau LGBT. "Buya secara tegas meminta kepada saya agar DPR tidak membuat undang-undang yang melegalkan LGBT, bertentangan dengan jiwa Pancasila," ujarnya, Ahad, 21 Januari 2018.

Baca: Rudiantara Minta Google Blokir Aplikasi Bermuatan LGBT

Bambang pun berjanji akan melaksanakan amanat dari Buya Syafii. Ia bahkan siap mempertaruhkan jabatannya jika DPR sampai membuat undang-undang yang melegalkan pernikahan pasangan sejenis.

Tak hanya nasihat soal pernikahan sejenis (LGBT), Bambang mengaku mendapatkan banyak nasihat dari mantan ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. "Pertemuan dengan buya Syafii berlangsung hangat dan banyak canda, meskipun Buya banyak memberikan nasihat," ujar Politikus Golkar yang baru diangkat sebagai Ketua DPR itu.

Baca juga: Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tolak LGBT

Buya yang juga menjabat sebagai salah satu presidium Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Idieologi Pancasila juga meminta Bambang agar mengembalikan keadaban DPR agar dalam penyusunan perundang-undangan bersih dari kepentingan kelompok dan transaksional. "Buya menyarankan agar penataan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Bambang Soesatyo.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

9 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

12 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

1 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya