Diminta Pecat Setya sebagai Anggota DPR, Golkar: Tidak Perlu

Rabu, 3 Januari 2018 11:24 WIB

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto, dalam sidang lanjutan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 28 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Happy Bone Zulkarnain mengatakan Partai Golkar tidak perlu memecat Setya Novanto sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, "Dia kan sudah mundur dari Ketua DPR,” ucap Happy di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Selasa, 2 Januari 2018.

Alasan kedua, ujar Happy, bekas Ketua DPR itu akan mundur dari jabatannya sebagai legislator tanpa diminta. “Beliau akan mundur tanpa diminta.” Soal ini, tutur dia, sudah ada contohnya. Saat Ridwan Mukti menjadi terdakwa korupsi proyek jalan provinsi, kata Happy, dia mundur dari Golkar dan jabatan Gubernur Bengkulu.

Baca: Setya Novanto Siap Terima Putusan Sela Hakim...

Desakan agar Golkar memecat Setya Novanto sebagai anggota DPR disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislasi (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah dalam konferensi pers petisi koalisi masyarakat sipil untuk pemilihan Ketua DPR kemarin. Masyarakat pemilih Setya, ucap dia, kehilangan wakil yang diharapkan bisa meneruskan aspirasinya. Sebab, mantan Ketua DPR itu sedang menghadapi proses hukum sehubungan dengan kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Happy yakin Setya tidak akan mempertahankan jabatannya sebagai anggota DPR. Sebab, bila Setya ngotot, itu bakal berdampak buruk bagi dia. "Dia rasional,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Penyebab KPK Ingin Setya Novanto Diperiksa di...

Jika Setya mempertahankan jabatannya, itu akan membuat opini publik makin kuat untuk menyerangnya. “Dia akan berpikir ulang soal itu.” Karena itu, partainya tidak perlu sampai memecat Setya.

Golkar, kata Happy, tidak memecat Setya sebagai anggota Dewan. Itu dilakukan sebagai penghargaan dari partai atas jerih payahnya pernah memimpin Golkar.

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

11 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

21 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

23 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

1 hari lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

1 hari lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

2 hari lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

Pakar menilai dukungan internal Golkar untuk pencalonan Ijeck pada Pilgub Sumut cukup tinggi.

Baca Selengkapnya