Jenderal Maju Pilkada, Pengamat: Kondisinya Beda dengan Orde Baru

Selasa, 26 Desember 2017 15:01 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi untuk pilkada serentak 2017 di kantor Bawaslu, Jakarta, 8 Februari 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kancah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. Hal ini ia sampaikan menanggapi sejumlah jenderal di TNI dan Polri yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah 2018.

“Kondisinya sudah berbeda. Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia pada Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.

Baca: Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

Ali menuturkan hal tersebut dilihat secara umum terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Meskipun, menurut dia, di beberapa daerah masih ada para pemilih yang memiliki ketertarikan besar pada calon pemimpin yang berasal dari TNI maupun Polri.

“Mantan perwira maju dan kecenderungannya akan dipilih itu bukan jaminan, untuk konteks demokrasi hari ini,” kata Ali.

Advertising
Advertising

Dalam gelaran pilkada 2018, setidaknya sudah ada lima jenderal aktif dari TNI dan Polri yang akan maju. Beberapa di antaranya bahkan sudah resmi menerima dukungan dari partai politik.

Baca: Jenderal Aktif Ikut Pilkada, Pengamat: Fenomena Mengkhawatirkan

Misalnya Inspektur Jenderal Murad Ismail yang kini menjabat sebagai Kepala Korps Brimob Mabes Polri. Ia telah mengantongi dukungan dari PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur Maluku. Selain Murad, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw akan maju di pemilihan gubernur Papua dengan dukungan dari Partai Golkar. Jenderal yang lain adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang ingin maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jendral Safaruddin untuk calon gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan di pemilihan gubernur Jawa Barat.

Pimpinan TNI dan Polri telah mempersilakan jika ada anggotanya yang akan maju dalam pilkada 2018. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta anggotanya segera mengundurkan jika ingin maju pilkada. Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah meminta agar prajuritnya bersikap netral dalam pilkada.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya