INFO JABAR— Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia. Sebanyak 57 produk pelayanan publik meraih penghargaan dengan predikat kepatuhan tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan tersebut dari Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam acara Anugerah Predikat Kepatuhan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Ke-57 produk layanan tersebut berada di zona hijau. Artinya pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar, dan mudah dijangkau.

"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan ini. Tentu kita terus membina puluhan, bahkan ratusan pelayanan di tingkat provinsi dan kota kabupaten," kata Gubernur Ahmad setelah menerima penghargaan itu.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar dari Ombudsman. "Cara meningkatkan pelayanan kan ada standarnya, di antaranya kecepatan, kemudahan, keramahan, dan bisa diakses dari kejauhan," ujarnya .

Ahmad mengklaim masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan segala macam pelayanan standar lainnya bisa sambil tidur-tiduran di rumah tanpa harus capai datang ke kantor. jika ingin sekadar bertanya persyaratannya, bisa via Internet.

“Setelah semua persyaratan yang diminta selesai diunggah melalui akses Internet, masyarakat baru datang ke kantor tujuan untuk melakukan verifikasi. Khusus perizinan yang bersifat lapangan, maka akan ada peninjauan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Aher.

Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam, kata Aher, sangat bagus untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Amzulian mengatakan pemberian predikat kepatuhan ini bertujuan meningkatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemberian anugerah ini sudah berjalan sejak 2013. "Predikat kepatuhan ini sangat strategis untuk mencegah terjadinya mal administrasi," katanya.

Menurut dia, praktek mal administrasi merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pelayanan publik yang baik sudah pasti tingkat korupsi suatu negara akan kecil. "Sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek," ucapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Polhukam Bappenas Selamet Sudarsono mengatakan perbaikan pelayanan dasar juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif sehingga meningkatkan pelayanan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dalam dua tahun terakhir, posisi Indonesia naik 34 peringkat ke posisi 96. Ini menunjukkan Indonesia telah menjadi negara yang nyaman bagi investor," tuturnya. (*)