TEMPO Interaktif, Bandung:Forum Rektor Indonesia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan komoditasi dan liberalisasi pendidikan. Komoditasi berarti pendidikan dianggap sebagai barang komoditas, kata Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Sofian Effendi dalam jumpa pers di Bandung, Selasa (17/7) sore. Menurut Sofian, akibat desakan dari Organisasi Perdagangan Dunia, pemerintah negara-negara berkembang diharuskan menetapkan pendidikan sebagai badan usaha dan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Kita lebih cocok dengan pandangan Uni Eropa, yaitu pendidikan sebagai kegiatan kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya. Desakan tersebut merupakan salah satu dari 10 butirrekomendasi yang dikeluarkan Forum Rektor Indonesia.Rekomendasi sudah disepakati oleh sekitar 250 pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang hadir pada Konvensi Kampus IV dan Temu Tahunan ke-10 yang digelar di Sasana Budaya Ganesha dan kampus ITB Senin dan Selasa (16-17/7). Selain mengeluarkan desakan ini, Forum Rektor Indonesia juga menilai perguruan tinggi harus menjadi subyek hukum. Ini dimaksudkan agar perguruan tinggi mampu bergerak secara leluasa dan bertanggung jawab dalam dimensi riset, industri, dan teknologi. Kalau kita menjadi subjek hukum, secara sah bisa lakukan tindakan hukum, ujar Djoko Santoso, Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga rektor ITB. Dalam butir lain rekomendasi disebutkan, pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus diterapkan untuk mengganti model pembangunan konvensional. Model itu berupa eksploitasi yang menguras sumberdaya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ujar Djoko. Forum Rektor Indonesia juga menilai, untuk membangunbangsa yang majemuk dan multikultur, harus bersandarpada kearifan lokal. Kearifan lokal ini seperti gotong royong (Jawa), pela gandong (Ambon), serta subak dan tri hita karana (Bali), ujar Djoko. Rana Akbari Fitriawan