Survei Poltracking: Kepuasan Publik pada Jokowi-JK 67,9 Persen

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Amirullah

Minggu, 26 November 2017 15:20 WIB

Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengikuti proses kirab menuju Istana Negara, Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah 67,9 persen. Sementara tingkat kepercayaan publik untuk keduanya mencapai 70,5 persen.

"Tingkat kepuasan itu dihasilkan dari menjumlahkan responden yang menjawab puas dan sangat puas," kata Hanta di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.

Baca juga: Survei Sebut Masyarakat Puas terhadap 3 Tahun Kinerja Jokowi

Hanta mengatan itu di acara pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia dengan tema evaluasi pemerintahan Jokowi-JK. Survei ini merupakan sigi terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya lembaga survei seperti Indikator Politik, Saiful Mujani Research and Consulting, Center for Strategic and International Studies juga mengeluarkan survei dengan tema yang sama.

Menurut Hanta, hasil survei juga mengungkap secara personal Jokowi mendapat nilai kepuasan publik terkait kinerjanya sebesar 68 persen. Sedangkan, Jusuf Kalla, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya adalah 64,8 persen. "Artinya kinerja keduanya tidak jauh berbeda, dan di mata publik cukup baik dengan angka di atas 50 persen," kata Hanta.

Advertising
Advertising

Survei juga mengungkap kepuasan publik di beberapa bidang. Tingkat kepuasan paling tinggi ada pada bidang pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan terjangkau, dan pendidikan yang terjangkau.

Baca juga: Responden Empat Survei Memuji Program Infrastruktur Jokowi

Pada pembangunan insfrastruktur publik menilai positif dengan nilai 69 persen, pelayanan kesehatan terjangkau sebesar 65 persen, dan pendidikan terjangkau sebesar 62 persen.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 8-15 November 2017 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah responden adalah 2.400 orang, dengan margin of error kurang-lebih 2 persen. Survei ini menjangkau seluruh provinsi di Indonesia yang diambil secara proporsional.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya