Khusus Soal Nasib Setya Novanto di Golkar, JK Ogah Komentar Lagi

Sabtu, 11 November 2017 15:48 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi nasib Setya Novanto sebagai Ketua DPR atau pun posisinya sebagai Ketua Umum Golkar setelah KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP Lagi. Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Golkar itu tetap ogah berkomentar ketika ditanya, perlu atau tidaknya Setya Novanto dipertahankan di Golkar.

"Loh, saya kan bukan pengurus Golkar lagi," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 11 November 2017.

BACA:Fahri Hamzah Tuding Kasus Setya Novanto Terkait Pemilu 2019

Sebagaimana telah diberitakan, Setya Novanto kembali dijadikan tersangka oleh KPK sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 31 Oktober 2017 lalu. Adapun pengumuman resmi Setya sebagai tersangka baru dilakukan KPK kemarin malam, 10 November 2017.

KPK, melalui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menyatakan bahwa KPK sudah memegang dua alat bukti permulaan yang cukup untuk kembali menetapkan Setya Sebagai tersangka. Dan, hal itu sudah dipastikan sejak gelar perkara yang digelar pada akhir Oktober 2017.

Advertising
Advertising

Sebelum Setya ditetapkan kembali sebagai tersangka, banyak pihak yang menginginkan Setya lengser dari posisinya di Golkar. Bahkan, dari internal Golkar sendiri seperti Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys vokal mendukung Setya digantikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Adapun Jusuf Kalla sendiri, September lalu, sempat berkata bahwa Setya sepantasnya mundur dari Golkar. Kala itu, Setya masih berstatus tersangka untuk yang pertama kalinya, yang belum dihilangkan lewat mekanisme praperadilan.

Jusuf Kalla melanjutkan bahwa dirinya menyerahkan urusan Setya Novanto ke KPK sepenuhnya. "Biasa saja, ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau ada situasi begini, ya biar KPK yang mengatur," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

15 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

1 hari lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

2 hari lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

2 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

2 hari lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

3 hari lalu

Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

Pakar menilai dukungan internal Golkar untuk pencalonan Ijeck pada Pilgub Sumut cukup tinggi.

Baca Selengkapnya