TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan perkara gampang. Salah satunya, karena masalah pendanaan yang seret di mana dihadapi sejumlah BUMN. Namun, ia percaya bahwa ada keuntungan di balik tekanan masalah pendanaan itu.

"Karena selama ini mereka (BUMN) nggak ada tekanan (soal pendanaan), maka aklanya nggak jalan (untuk cari pendanaan). Kalau mau menikmati saja ya bangun jalan, selesai, sudah. Sisanya tinggal tunggu uang masuk dari operasional," ujar Presiden Joko Widodo ketika diwawancarai Tempo secara eksklusif di Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu.

Baca juga:Program Hutan Sosial Sentuh Madiun

Sebagaimana diketahui, sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia mengalami masalah pendanaan saat ini, baik dalam ketersediaan uang hingga skema pembiayaannya. Salah satunya adalah proyek kereta ringan Light Rail Transit untuk rute Jabodebek.

Terkait proyek senilai Rp19,7 triliun itu, pemerintah masih berkutat di sekitar masalah tarif, konsesi proyek, hingga masalah pembiayaan proyek atau financial closing. Targetnya, masalah pembiayaan sudah bisa kelar akhir tahun ini.

Presiden Joko Widodo berkata, BUMN sebagai agen pembangunan harus terlatih untuk mencari alternatif-alternatif pendanaan. Sebab, jika hanya menggunakan pola-pola lama, maka dana untuk membangun infrastruktur tidak akan pernah cukup dan proyek tak akan pernah jadi.

Untungnya, kata Presiden Joko Widodo, sejumlah BUMN mulai menyadari hal itu setelah mendapat tekanan. Beberapa mulai menggunakan skema sekuritisasi, limted concession scheme, hingga penerbitan bond walau belum sampai penerbitan di luar negeri.

"Coba inovasi baru. Bukan bond di London misalnya, laku nggak sih? Kita dipercaya nggak? Itu nggak pernah dilakukan sebelumnya. Dulu kan BUMN senangnya memiliki saja. Harusnya, begitu barang jadi, segera sekuritisasi aset," ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.

ISTMAN MP, TIM TEMPO