TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah memperhatikan sejumlah permasalahan ekonomi di masyarakat, diantaranya soal daya beli, penciptaan lapangan kerja, hingga soal inflasi. Kepala daerah, kata dia, harus mengerti persoalan ekonomi terutama inflasi.

Jokowi mengatakan pencipataan daya beli masyarakat bisa dilakukan dengan memperbanyak program-program padat karya. "Perbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya," kata Jokowi saat memberi pengarahan di rapat kerja pemerintah dengan gubernur, bupati, dan kali kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurut Jokowi, berdasarkan survei, harapan masyarakat yang paling utama adalah soal kesempatan kerja. Karena itu dia berharap para kepala daerah mengakomodir harapan itu melalui kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanda Daerah. Untuk tingkat pusat pun, Jokowi mengatakan dirinya telah memerintahkan APBN melakukan hal yang sama.

BACA:Menteri Darmin: Kenaikan Harga Minyak Akan Picu Inflasi

Pembukaan lapangan kerja bisa dilakukan dengan proyek perbaikan irigasi yang menyerap banyak tenaga kerja. egitu juga proyek perbaikan jalan-jalan di kampung. Perbaikan jalan, kata dia, tidak usah menggunakan hotmix. Karena yang diinginkan dalam proyek padat karya adalah cash for work. Kalau bisa, honor untuk masyarakat dari proyek tersebut diberikan harian atau minimal mingguan. "Nanti tingkat konsumsi di daerah akan kelihatan naiknya kalau ini dilakukan," kata dia.

Jokowi juga meminta kepala daerah memperhatikan soal tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Dia menekankan ini karena menilai banyak kepala daerah yang tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi."Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat berapa. Semester pertama, kedua berapa tidak diikuti, tidak dilihat," ujar Jokowi.

Dia juga mendorong kepala daerah memperhatikan tingat inflasi. Sebagaimana pertumbuhan ekonomi, Jokowi menilai banyak kepala daerah tidak memperhatikan soal inflasi daerah. Perhatian soal ini dianggap penting, karena tingkat inflasi yang tinggi akan menggerogoti daya beli masyarakat. Dia mencontohkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 12 persen akan tidak artinya jika tingkat inflasi mencapai 15 persen.

"Enggak ada artinya pertumbuhan itu, tekor, keterjangkauan masyarakat membeli sesuatu jadi sulit. Hati-hati, namanya inflasi terutama namanya sembako. Hati-hati, kita semua harus ngerti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, harus ngerti," ujar dia.

Rapat Presiden Jokowi dengan para kepala daerah ini dihadiri pada kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.

AMIRULLAH SUHADA