Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan seusai serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi polisi di aula Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Arkhelaus
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menuturkan penundaan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi bisa menjadi kesempatan untuk membesarkan KPK. Saut merujuk pada estimasi anggaran yang diperlukan untuk membentuk Densus Antikorupsi Rp 2,6 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut bisa dialihkan ke KPK.
“Yang paling penting kan kucingnya bisa menangkap tikus, jangan mikir kucingnya warna biru, merah, atau kuning,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam lokakarya Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi, yang digelar Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
Saut menuturkan, dengan jumlah perputaran uang dan peluang korupsi yang semakin besar, idealnya jumlah personel KPK minimal 8.000 dan maksimal 20 ribu orang. Sedangkan personel KPK saat ini berjumlah 1.500 orang.
Saut menuturkan rencana pembentukan Densus Antikorupsi awalnya dilihat sebagai semacam energi baru untuk membantu KPK memberantas korupsi. Kini, praktis KPK akan bekerja lebih keras lagi melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. “Dana-dana (pemerintah yang disalurkan) kan setiap tahun semakin banyak, seperti dana desa yang naik terus. Naiknya dana-dana ini membuat KPK harus semakin kerja keras,” katanya.
Saut berujar wacana pembentukan Densus Antikorupsi sebenarnya bisa dilihat sebagai langkah maju jika konteksnya untuk menggencarkan langkah pemberantasan korupsi. Dia menambahkan, dengan jumlah perputaran uang yang semakin besar dan personel KPK yang masih terbatas, Densus Antikorupsi bisa menjadi pertimbangan pilihan pemerintah. Baca juga: Densus Antikorupsi Ditunda, Busyro: Polisi Fokus ke Kartel Jahat
Menurut Saut, saat ini, lembaga apa pun yang bertugas menangani korupsi dituntut bisa melaksanakan tugas utama menangkap koruptor agar dana-dana yang seharusnya dipakai untuk menyejahterakan masyarakat tetap terlindungi. Saut menuturkan tak ada gunanya menangkap banyak koruptor jika tak dapat memperbaiki kondisi bangsa menjadi makin sejahtera.
“Jadi boleh, dong, kalau saling bekerja sama dan bersaing untuk mengejar orang jahat, itu bagus,” tuturnya.
