INFO MPR - Saat memberi sambutan pada Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR dengan tema “Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar”, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) Mahyudin mengutip pidato Bung Karno saat di depan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945. Dalam kutipan itu dikatakan untuk merdeka tak perlu mengurus masalah-masalah yang njelimet (rumit). Bung Karno pun dalam kesempatan itu mencontohkan beberapa negara yang rakyatnya masih memprihatinkan tapi tetap memerdekakan diri.

"Karena itu, kita harus merdeka sekarang juga. Merdeka disebut sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Sekarang saatnya mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat," ujarnya, di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Mahyudin mengatakan, meski kondisi Indonesia saat ini lebih baik, tapi di beberapa daerah masih ada anak-anak sekolah tak memakai sepatu, masih ada daerah yang belum ada listrik, dan ada pula daerah yang belum mendapat pelayanan kesehatan memadai. "Ini tantangan kebangsaan kita," ucapnya.

Dia juga memaparkan hasil survei dari Bank Dunia bahwa dalam segi pendidikan, bangsa Indonesia tertinggal 75 tahun dengan negara lain. "Jadi, perlu waktu 75 tahun untuk mengejar dan menyejajarkan diri dengan negara lain," tuturnya.

“Namun melihat kondisi demikian, kita juga malah membicarakan masalah-masalah yang njelimet dan tak substantif. Kita masih memperbincangkan mengenai sekolah lima hari atau enam hari. Harusnya kita membicarakan mengenai fasilitas pendidikan anak bangsa," katanya.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan kader Partai Golkar, Mahyudin memaparkan kembali pidato Bung Karno. Dikatakan, para pendiri bangsa membentuk bangsa dan negara ini untuk semua dan memilih Pancasila sebagai dasar demokrasi.

Dia mengkritik sistem pemilihan langsung. “Pemilihan langsung tak cocok dengan Pancasila. Dengan pemilihan langsung ada kelompok masyarakat yang tak terwakili. Pancasila kan mendorong kita untuk bermusyawarah dan bermufakat,” ujarnya.

Tak hanya soal pemilu yang disorot Mahyudin, tapi juga soal ekonomi. "Sistem ekonomi kita sudah mengarah ke liberal. Sistem ekonomi kita berlandaskan Pancasila. Golkar sudah merancang negara kita dalam usianya yang ke-100 tahun pada 2045 mendatang menjadi negara kesejahteraan, " ucapnya.

Untuk itu, dia berharap seminar tersebut bisa melahirkan ide yang dilaksanakan serta menjadikan Pancasila menjadi perilaku sehari-hari. "Kita menaruh harapan pada Golkar untuk memperjuangkan Pancasila sebagai perilaku masyarakat Indonesia," tuturnya. (*)