Luhut Ingatkan Anies Agar Menjadi Gubernur Seluruh Rakyat Jakarta
Reporter
Antara
Editor
Widiarsi Agustina
Selasa, 17 Oktober 2017 12:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi seluruh rakyat Jakarta, bukan hanya kelompok tertentu.
"Selamat bekerja, mudah-mudahan Pak Anies bisa jadi gubernur yang baik sama Pak Sandi. Dia bukan gubernur kelompok satu, kelompok dua, dia gubernur semua," kata Luhut dalam acara Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Luhut yang mantan Menko Polhukam itu juga berpesan agar pasangan pemimpin baru Jakarta itu bisa mengayomi semua rakyat Jakarta.
"Jadi jangan ada pribumi, non pribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih Pak Anies juga kan macam-macam," kata Luhut.
BACA:Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Tekankan Nasib Pribumi
Sebelumnya, dalam pidato usai pelantikannya di Balai Kota, Senin 16 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka, saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.
Menurut Anies, warga harus merasakan manfaat kemerdekaan. Jakarta seharusnya bisa menjadi layaknya sebuah aplikasi Pancasila.
"Pancasila harus menjadi kenyataan di Ibu Kota. Silanya harus dirasakan dalam keseharian. Indonesia bukan negara berdasarkan atas satu agama, tapi Indonesia bukan negara antiagama. Ketuhanan layaknya menjadi landasan sebagaimana sila utama Pancasila," kata Anies.
BACA:Luhut Lanjutkan Reklamasi, Anies Baswedan: Tunggu 16 Oktober
Pidatonya yang menggunakan istilah pribumi itu menjadi perbincangan lantaran istilah tersebut sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.
ANTARA
Baca juga: Penyebab Pidato Gubernur Anies Soal Pribumi Bikin Geger
