Pilkada 2018, Polisi Teliti Latar Belakang Calon Kepala Daerah

Reporter

Antara

Rabu, 11 Oktober 2017 15:04 WIB

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, menjawab pertanyaan wartawan setelah gelar perkara kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama di Markas Besar Polri, 15 November 2016. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Semarang - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya masih menelusuri latar belakang sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai-partai politik yang akan bertarung dalam pilkada 2018. Tujuannya mengantisipasi konflik yang bisa timbul atas latar belakang para bakal calon itu.

"Kami sudah harus mapping calon-calon yang kira-kira akan diusung sejak awal," kata Ari Dono di sela-sela Apel Kasatwil Tahun Anggaran 2017 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2017.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Sebut 3 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018

Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah bakal paslon tersebut tercatat pernah melakukan dugaan tindak pidana. "Kalau memang mereka masih ada tabungan laporan polisi, tuntaskan, selesaikan di depan (sebelum rangkaian pilkada)," kata Ari Dono.

Menurut dia, penuntasan perkara itu penting untuk mengantisipasi kasus dugaan tidak pidana dijadikan isu politik ketika rangkaian pilkada berjalan. Ari Dono mengatakan tidak jarang langkah penyelidikan yang dilakukan polisi terhadap calon kepala daerah pada masa pilkada kerap dikaitkan dengan isu politik oleh pihak-pihak tertentu.

Baca: Kapolda Papua Beberkan Potensi Konflik Pilkada 2018 di Papua

"Supaya tidak menjadi persoalan politik. Sebenarnya kami hanya menangani perkara, itu biasa, tapi karena momennya tidak pas, bisa menjadi bola politik," ucapnya.

Pengarahan tersebut ia sampaikan kepada jajaran Bareskrim dan para kepala satuan wilayah dalam Apel Kasatwil 2017. "Yang menyelesaikan polisinya. Umpamanya si A ada laporan polisi. Oh, si A kayaknya mencalonkan diri, nih. Nah, cepat tuntaskan! Jangan pada saat dia nyalon, terus kami baru kerja. Nanti dipikir orang kami main politik," kata Ari Dono.

Pilkada 2018 akan digelar 171 daerah se-Indonesia. Menjelang pelaksanaannya, Mabes Polri telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik sehingga perlu mendapat perhatian.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya