TEMPO.CO, Semarang – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mempersiapkan sekitar 11 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 di Papua. Jumlah ini akan ditambah sekitar tujuh kompi personel Brigade Mobil yang didatangkan dari sejumlah daerah.

“Perbantuan kami minta Brimob tambahan. Ada sekitar tujuh kompi saja. Kami minta mabes menentukan tambahan yang akan membantu,” kata Boy di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 10 Oktober 2017.

Baca: Pilkada 2018, Kapolda Papua Sebut Sistem Noken Berpotensi Konflik

Boy menyebutkan jumlah personel ini digunakan untuk mengantisipasi potensi konflik selama penyelenggaraan pilkada, termasuk memberi perlindungan kepada penyelenggara pilkada. Apalagi Papua juga memiliki kondisi khusus, seperti faktor geografis yang sulit.

Selain menghadapi mobilisasi massa, Boy menjelaskan, pihaknya menghadapi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. “Tim BKO ini berada di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata,” ujarnya.

Baca: Pilkada 2018, Kapolri: Jawa Barat dan Papua Paling Rawan Konflik

Daerah rawan kelompok kriminal bersenjata ini, kata Boy, diambil berdasarkan pemetaan wilayah yang diindikasikan menjadi tempat persembunyian kelompok bersenjata ini. “Ada empat sampai lima titik rawan,” ujarnya. Ia mengatakan beberapa wilayah menjadi rawan konflik di antaranya Kabupaten Puncak, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Boy mengatakan pihaknya bakal mengutamakan dialog dan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk meredam konflik yang berpotensi terjadi. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan bakal mengambil langkah tegas jika berujung pada kekerasan bersenjata. “Kami tidak ingin banyak masyarakat menjadi korban,” tuturnya. “Kelompok ini kadang-kadang merampas senjata dan kami tahu ada motif lain yang mengarah ke ekonomi.”

Pilkada akan digelar secara serentak pada 27 Juni 2018 di tujuh kabupaten di Papua. Selain digelar pemilihan gubernur, ada enam kabupaten yang akan menggelar pilkada, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Membramo Tengah.

Pelaksanaan pilkada 2018 di Papua menjadi perhatian Mabes Polri. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan Papua dan Jawa Barat menjadi daerah rawan konflik selama pilkada. Alasannya, selain menjadi lumbung suara yang besar, pilkada Papua sarat dengan permasalahan suku, agama, ras, dan antargolongan.