TEMPO.CO, Banten - Isu pengadaan senjata secara ilegal yang diucapkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu "lenyap" di perayaan HUT ke-72 TNI, Cilegon, Banten, Kamis, 5 Oktober 2017. Presiden Joko Widodo tak sedikit pun menyinggung hal itu dalam pidatonya.

Sebaliknya, Jokowi menyinggung dua hal lain, yaitu masalah keutuhan dan stabilitas NKRI serta netralitas TNI. Ihwal keutuhan NKRI, misalnya, Jokowi merasa hal itu patut disinggung karena berkaitan dengan upaya Indonesia menjaga dan membangun perekonomiannya.

Baca: HUT TNI, Presiden Jokowi Ingatkan Loyalitas Tentara pada NKRI

"Sebagaimana tuntutan Doktrin Pertahanan Semesta yang dipegang teguh TNI, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara kita," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI bukan perkara mudah. Sebab, di era keterbukaan seperti sekarang, ancaman terhadap keutuhan NKRI bisa datang dari mana pun, dalam bentuk apa pun, alias tak bisa ditutup-tutupi.

Baca juga: Spesifikasi Senjata Polri yang Disinggung Gatot Nurmantyo

Segala kabar terkait dengan suatu negara pun, tak terkecuali Indonesia, menurut Presiden, juga mudah tersebar cepat. Karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional, tak ada pilihan lain bagi TNI untuk memberikan pesan bahwa Indonesia stabil.

"Kita tidak boleh lengah, kita harus bersatu. TNI dengan institusi lain dalam pemerintahan dan dengan semua komponen bangsa harus bersinergi dan solid, harus bersatu padu dan bahu-membahu," ujar Jokowi.

Baca juga: HUT TNI ke-72, Jokowi: TNI Terdepan dalam Menjaga NKRI

Sementara itu, ihwal netralitas TNI di ranah politik, Jokowi mengutip ucapan Jenderal Sudirman bahwa politik tentara adalah politik negara, dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, prioritas TNI seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat dan setia kepada pemerintahan yang sah.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit, dan tidak masuk ke kancah politik praktis, yang selalu menjamin netralitas politik," tutur Jokowi.