TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPPR) Zaenal Ma'arif mengkhawatirkan aksi premanisme yang dilakukan orang-orang Tommy Winata bisa memicu aksi rasialis kalau aparat penegak hukum tidak segera bertindak tegas. Penyerbuan sejumlah massa di kantor Tempo bukan sekedar masalah pers melainkan sudah mengarah ke tindakan preman yang terorganisir atau mafioso. Dia melihat, saat ini situasi di Indonesia hampir mirip dengan keadaan Amerika Serikat pada tahun 1930-an di saat mafioso Al Capone menguasai negeri Abang Sam itu. "Saya melihat harus ada langkah yang dramatik dari pemerintah, bahkan mungkin langsung dari presiden untuk menghancurkan mafioso-mafioso ini. Kalau perlu Kapolri bisa memerintahkan untuk menangkap Tommi Winata karena adanya indikasi dia berada dibalik tindak kekerasan ala preman di kantor Tempo," ujar Ma'arif di Solo, Sabtu (15/3). Ditambahkan, selain melakukan tindakan dramatik seperti menangkap dan me-Nusa Kambang-kan pentolan preman, pemerintah juga bisa menerbitkan Perpu untuk mencegah mengguritanya kekuasaan para mafioso. Sudah bukan rahasia lagi bila mafioso berusaha untuk membeli aparat hukum dan politisi. Dia menyebut, Tommy Winata itu sebagai sosok yang misterius dan seolah-olah tidak tersentuh hukum "Premanisme dan mafioso ini sama membahayakannya dengan aksi terorisme, kalau dipandang perlu pemerintah mengeluarkan Perpu Anti Premanisme dan Mafioso. Masalah premanisme bukan saja dihadapi press tapi juga pihak-pihak lain seperti ada demo mahasiswa yang sudah berijin kemudian dihadapi oleh preman, itu kan menunjukkan idikasi premanisme sudah mulai menguasai berbagai sektor," tandas Zaenal yang juga dosen Fakultas Hukum Universtias Muhammadiyah Surakarta ini. Lebih lanjut Zaenal mengatakan partainya juga mengkhawatirkan aksi premanisme akan semakin merajalela ketika peristiwa politik Pemilu 2004 dilangsungkan. Tanpa menjelaskan indikasinya, Zaenal melihat partai-partai besar yang memiliki dana kuat sangat mungkin akan menggerakan para preman untuk memenangkan partainya. "Tidak ada jalan keluar selain tindakan yang dramatik dari aparat hukum atau pemerintah dalam hal ini presiden untuk melakukan tindakan politik dengan kewenangan yang dimiliki," sambung pendiri partai sempalan PPP ini. Sehubungan dengan itu, PPPR Senin besok akan menemui Kapolri dan Kapolda untuk memberikan dukungan moral terhadap pemberantasan aksi-aksi premanisme. Menurut dia, tanpa dukungan moral yang besar dari masyarakat, aparat hukum tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Apalagi, dia melihat ada kecenderungan jaringan preman atau mafioso sudah mulai bekerja sama dengan aparat penegak hukum. "Kalau ternyata pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian tidak segera melakukan tindakan tegas, politisi di DPR harus berani untuk mengajukan hak interpelasi ke pemerintah," tukasnya Imron Rosyid --- TNR