TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan ada perbedaan yang sangat terlihat dari pembacaan pidato kenegaraan antara Presiden Joko Widodo dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono. “Gaya bahasa berpidato mereka sangat berbeda,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 15 Agustus 2015.
Yunarto mengatakan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Jokowi saat berpidato di parlemen menggunakan bahasa yang taktis dan konkret. “Taktis dan konkret itu lebih membumi,” katanya.
Yunarto melihat gaya bahasa itu sebagai hal yang positif bagi seorang petinggi negara. “Agar semakin banyak orang yang mengerti maksud dari pidato itu,” kata Yunarto.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, tutur Yunarto, memiliki gaya bahasa yang lebih resmi. “Pak SBY itu biasanya gunakan bahasa besar. Jadi hanya beberapa kalangan saja yang mengerti maksudnya,” kata Yunarto.
Jumat, 14 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pidato secara berturut-turut. Ini tidak biasa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Pidato Jokowi ini untuk tiga sidang tahunan Musyawarah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada sidang pertama, Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Jokowi meminta seluruh lembaga negara menjaga kekompakan untuk memperkuat sistem lembaga presidensial.
"Melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga negara membangun kekompakan untuk memperkuat sistem lembaga presidensial," kata Jokowi dalam pidatonya. Ia juga menyinggung kinerja MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Pemilu.
Pada sidang kedua, Jokowi berpidato dalam rangka hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan RI. Jokowi membahas indeks demokrasi Indonesia yang meningkat tahun ini, yaitu dari 63,72 menjadi 73,04.
Jokowi juga mengungkapkan kondisi ekonomi dalam negeri, seperti ketidakstabilan harga pangan, illegal fishing, dan gizi buruk. Jokowi mendorong seluruh lembaga melakukan pembangunan infrastruktur.
Pada sidang terakhir, Jokowi menyampaikan pidato pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kemudian dokumen tersebut akan diserahkan Jokowi ke DPR dan DPD untuk dibahas bersama pemerintah di awal masa sidang Dewan.
MITRA TARIGAN
