TEMPO Interaktif, Medan:Pemerintah provinsi dan kabupaten se Sumatera Utara mengucurkan dana sebesar Rp 1,845 miliar setiap tahunnya untuk membiayai 246 praja yang bersekolah di Intitut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dana ini dibayarkan setiap awal tahun anggaran.Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, Suherman, mengatakan uang uang dibayarkan mulai tahun 2004 senilai Rp 7,5 juta per tahun per siswa. Dana ini wajib disetorkan ke IPDN selama daerah mengirimkan pegawainya belajar di sana.Setiap siswa yang diterima di IPDN, umumnya sudah menjadi pegawai negeri dengan golongan II. Setiap tahun jumlahnya bertambah. " Mereka juga dapat gaji sebagai pegawai negeri," ucap Suherman, Kamis (12/4).Alumni IPDN asal Sumatera Utara mengatakan, kapasitas barak yang penuh memicu terjadi tindak kekerasan. Dia menambahkan, permasalahan ini sudah pernah dilaporkan 600 alumni ke Menteri Dalam Negeri, yang waktu itu dijabat Hari Sabarn."Saat meninggalnya Praja Wahyu Hidayat, kami sudah menyampaikan beberapa rekomendasi agar tidak kekerasan tidak terulang," ucap Syahdin Pane, angkatan pertama STPDN 1989 yang saat ini bertugas di Kabupaten Deli Serdang.Rekan Syahdin, Dani Setiawan angkatan kedua 1990 mengatakan, angkatannya menerima praja sebanyak 500 orang per tahunnya. Sedangkan beberapa tahun terakhir jumlah penerima sampai 1.200 orang per tahunnya. Kondisi tersebut tidak kondusif untuk belajar. Awalnya satu barak hanya untuk 50 praja. "Saat ini jumlahnya sudah beberapa kali lipat. Tidur aja sekarang dibuat bertingkat dan meja belajar sering penuh," ungkap Dani.Hambali Batubara