TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa Presiden Megawati telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc HAM untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Selanjutnya mereka akan dilantik oleh Mahkamah Agung (MA). “Hari Sabtu 12 Januari 2002 kemarin presiden sudah menandatangani Keppres No. 6/M/2002 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc HAM,” ujarnya seusai menghadiri Sidang Kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (14/1). Nama-nama Hakim tersebut, kata Yusril, sesuai dengan usulan MA. Mereka terdiri dari 6 hakim Ad Hoc tingkat banding pada pengadilan tinggi serta 12 hakim tingkat pertama. “Semua sudah diangkat dan berlaku secara efektif,” kata dia. Mengenai pengadilan HAM, Yusril menyatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan yudikatif. Jadwal persidangan akan ditentukan oleh ketua pengadilan setelah menerima berkas-berkas kasu dari Kejaksaan Agung. “Setelah itu pemerintah tidak mengetahui lagi dan tidak terlibat,” ujarnya seraya menambahkan bahwa kasus pelanggaran HAM yang pertama kali akan di sidangkan adalah peristiwa Tanjungpriok dan Timor Timur. Keenam nama Hakim Ad Hoc HAM untuk pengadilan tinggi adalah Saefudin Fahrudin, Sudjono Tejosiswono, Amin Suma, Ahmad Sudarmadji, Sanwani Nasution, dan FPB Ruru. Sedangkan 12 nama Hakim Ad Hoc HAM tingkat pertama yakni Khomariah Emong Sumadipraja, Ahmad Rachman, HM Kabut Supriadi, Mohamad Guntur Hadi, Minarno Yudho, Hari Sutanto, Randi M. Rizki, Hendra Nur Cahyo, Tudulung Bachri, Sulaiman Umar, Rachman Syahri, dan Amiruddin Abdul Gani. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)