TEMPO Interaktif, Pati:Sebanyak 28 keluarga korban tenggelamnya KM Senopati asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan gugatan class action kepada manajemen PT Prima Vista, pemilik kapal Senopati yang karam 29 Desember lalu di perairan Pulau Mandalika, Jepara."Sikap ini diambil setelah kami beberapa kali mengajukan tuntutan secara kekeluargaan, tapi tidak ditanggapi pihak PT Vista," ujar Siswanto, koordinator korban KM Senopati Nusantara asal Kabupaten Pati, yang dihubungi hari ini.Kuasa hukum PT Prisma Vista, Candra Motik Yusuf Associates Surabaya, hanya memberikan santunan kepada korban yang meninggal Rp 15 juta. Sedangkan korban yang masih selamat diberikan tanda empati dan ongkos pulang sebesar Rp 2 juta. Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah masih membantu korban meninggal Rp 2,5 juta dan pihak Asuransi Jasa Raharja Rp 10 juta. "Santunan itu belum dapat menggantikan kerugian baik materiil maupun immateriil kami," ujar Siswanto, asal Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kab Pati.Selain harta benda, kata Siswanto, pihaknya juga mengalami trauma yang berkepanjangan. Siswanto yang ditunjuk sebagai juru bicara Paguyuban itu mengaku selama seminggu terapung-apung di laut dan kehilangan uang puluhan juta, dan sejumlah barang berharga. Setelah diketemukan kapal penyelamat, ia yang sudah dalam keadaan lemah segera dilarikan di Pelabuhan Hospital Centre Surabaya. Karena ia tidak termasuk dalam daftar manives, setelah sehari-malam dirawat, lalu dipulangkan dengan diberi uang transport hanya Rp 150 ribu."Kami akan menempuh jalur hukum, baik secara perdata dan pidana," ujarnya. Dalam paguyuban itu, bergabung enam orang korban selamat dan 22 keluarga korban meninggal dunia.Menurut Siswanto, pihaknya menuntut Prima Vista membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 300 juta kepada setiap korban selamat, Rp 400 juta bagi korban meninggal dan Rp 500 juta untuk korban yang masih hilang. Untuk kepentingan penuntutan itu, kata Siswanto, pihaknya berkoordinasi dengan para korban lain, yang dalam waktu dekat akan didaftarkan ke Pengadilan.Bandelan