Pemerintah Belum Restui Pemekaran Wilayah Jayawijaya

Reporter

Editor

Senin, 19 Februari 2007 10:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bupati Jayawijaya Jigiballon menolak penundaan pemekaran wilayah pegunungan tengah di Papua. "Aspirasi itu murni dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya dalam audiensi masyarakat Jayawijaya dengan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf Senin pagi ini.Acara ini juga diikuti anggota Komisi II DPR Tony Wardoyo, Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Ketua DPR Papua Jhon Ibo. Audensi berlansung di Hotel Sentani Indah.Jigiballon mengatakan, pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Jayawijara sudah layak. "Potensi lahan danhasil kopi arabica sudah mencukupi," katanya.Wakil Ketua DPRD Jayawijaya Penias meminta pemerintah pusat dalam penyusunan APBN menyiapkan anggaran untuk pemekaran di Papua. "Kami minta pemerintah memberikanpenjelasan yang konkrit, ya atau tidak," katanya. Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf menjelaskan, pemerintah tetap akan memproses usulan itu. "Namun, untuk sementara ini kami tunda dulu pemekaran," katanya.Alasannya, saat ini sudah ada 148 kabupaten yang dimekarkan sejak 1999 dan ternyata sebagian besar dianggap belum berhasil. "Apalagi Presiden telah menginstruksikan untuk berhati-hati, cermat dan teliti dalam memekarkan suatu daerah," katanya.Persyaratan pemekaran wilayah meliputi kemampuan ekonomi, batas wilayah dan sumber daya aparatur daerahnya. Pemekaran wilayah Membramo Raya, kata dia, juga ditunda terlebih dahulu karena ada masalah perbatasan dan kini telah disahkan.Eko Ari Wibowo

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya