TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kelautan dan Perikanan telah membuat pemetaan terhadap 88 pulau kecil yang berpotensi hilang. Di pulau-pulau itu terdapat titik dasar untuk mengukur batas wilayah Indonesia dengan 10 negara tetangga. Negara tetangga itu, yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, India, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, dan Timor Leste. Dirjen Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil, Departemen Kelautan, Widi Agoes Praktikto, di Jakarta, Selasa (14/1), menegaskan, pemerintah berupaya keras untuk menjaga pulau-pulau itu. Dengan begitu, kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dapat dihindari. Ditambahkan, departemennya juga mengupayakan agar ke-88 pulau itu diprofilkan agar dapat dipetakan potensi dan kesesuaian lahannya. Namun, Widi mengakui, langkah itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk keperluan itu, direktoratnya memiliki anggaran sekitar Rp 7,5 miliar pada 2003 ini. Berdasarkan catatan Departemen Kelautan, saat ini terdapat 4-5 ribu pulau yang dihuni atau dimanfaatkan dari sekitar 17.506 pulau yang dimiliki Indonesia. Sebagian besar pulau-pulau kecil berada di selatan kepulauan Nusa Tenggara, yang berbatasan dengan Timor Leste. Sisanya terkonsentrasi di bagian utara, seperti di sekitar pulau Halmahera. Widi mengaku, perhatian departemennya atas pulau-pulau kecil itu belum maksimal sebelum isu Sipadan dan Ligitan mencuat. Kendati demikian, pihaknya pernah melakukan sejumlah langkah. Di Kepulauan Sangihe Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina misalnya, departemennya telah membuat rencana pengelolaan untuk lima tahun, terhitung sejak 2001. Selain itu, di Pulau Mapur di Propinsi Riau, pemerintah menyusun model pengembangan pulau kecil. Hal yang sama juga dilakukan di Kepulauan Ayau, Propinsi Papua. Pemberdayaan juga dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (berbatasan dengan Timor Leste), dan Kabupaten Kupang (NTT). Penyusunan profil pulau kecil telah dilakukan di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; Biak Numfor, Papua; Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kabupaten Nunukan, Kaltim. Widi menambahkan, pemerintah juga menjaga Pulau Nipah yang memiliki titik dasar pengukuran batas negara. Sebab, keberadaannya sangat strategis untuk menjaga kedaulatan negara. Saat ini, pulau itu hampir semuanya tenggelam ketika pasang tertinggi sehingga diperlukan reklamasi. Masih menurut Widi, untuk ke depan, departemennya menawarkan strategi pengembangan dengan menarik investor, peningkatan konservasi, pengembangan industri perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pulau kecil, dan menyiapkan tata ruang pulau-pulau itu. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)