Bupati Bojonegoro Persilakan KPK Periksa Terkait Blok Cepu

Reporter

Editor

Senin, 4 Desember 2006 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Bojonegoro:Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terbuka dan siap diperiksa atas dugaan korupsi terkait pengelolaan Blok Cepu. Dari laporan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan PT Surya Energi Raya (SER) sebagai rekanan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS)-perusahaan daerah Bojonegoro-- untuk mengelola minyak di kabupaten ini. "Saya sudah siap untuk diperiksa," tantang Bupati Bojonegoro, Mohammad Santoso, Senin. Menurutnya, proses penunjukan PT SER dan PT ADS tidak masalah. Itu bagian dari otonomi daerah. "Sama halnya kalau saya tender, tidak perlu harus melapor ke DPRD," katanya, Senin.Sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Gerakan RakyatPenyelamat Blok Cepu melaporkan indikasi korupsipengelolaan Blok Cepu ke KPK. Mereka menilai adakorupsi berupa penunjukan langsung pada prosespenetapan PT SER."Penunjukan ini sangat merugikan rakyat Bojonegoro," kata anggota Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu, Marwan Batubara. Kelompok ini, terdiri atas sejumlah organisasi seperti Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.Sujatmiko

Hari Antikorupsi Ujian Akhir Nasional

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya