TEMPO.CO, Jakarta - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meminta pemerintah Indonesia waspada pada aksi persekusi yang disebut Ahok Effect. Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet menilai tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata," kata Damar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Mei 2017.

Baca: 2,5 Tahun Jakarta Bersama Ahok

Damar menuturkan, persekusi Ahok Effect ini muncul sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke pengadilan dengan pasal penodaan agama. Setelah itu, muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Apalagi Ahok kemudian divonis bersalah, sehingga muncul tindakan persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama atau ulama di media sosial.

Persekusi ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni dimulai dengan mencari orang-orang yang menghina agama atau ulama di media sosial Facebook. Kemudian, menggiring massa untuk memburu target ke kantor atau ke rumahnya dan menjeratnya dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pasal 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

"Kami khawatir bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi," ujar Damar.

Baca: Yusril Ihza: Tak Logis Ahok Cabut Banding tapi Ajukan Pembantaran

Karena itu, jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara ini mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penegakkan hukum dan melakukan upaya meredam persekusi yang memanfaatkan media sosial ini. Sebab, menurut Damar, hal ini melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi.

"Pemerintah harus memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi Ahok Effect. Setiap orang harus dijamin untuk dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya," kata Damar.

INGE KLARA SAFITRI