TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah pusat memberikan jatah bagi hasil pengoperasian Bandara Internasional Juanda. "Mumpun bandara yang baru belum beroperasi, sebaiknya ada pembagian hasil yang memadai," ujar Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, kemarin.Menurut Win, jatah ini sangat diperlukan untuk mendongkrak pendapatan Sidoarjo. ”Masak, dari bandara yang lama hanya mendapatkan jatah dari pengelolaan parkir,” ungkap Win.Itupun, menurut dia, juga tidak jelas perhitungannya. Sidoarjo hanya mendapatkan jatah Rp 500 juta tiap tahunnya dari bandara itu. Padahal, wilayahnya berada di Sidoarjo, bukan Surabaya.Pemerintaha Sidoarjo juga memiliki kontribusi dalam pembangunan bandara seperti jalan tol untuk akses ke bandara. ”Kami sudah maksimal untuk membantu pembangunan infrastruktur, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan jatah bagi hasil kepada kami,” tegas Win. Win menambahkan, bagi hasil sudah dibicarakan dengan PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Sidoarjo dijanjikan mendapatkan jatah pengelolaan bandara. Hanya saja, tidak disebutkan pasti pendapatan yang akan diraup Sidoarjo. Bandara Juanda yang baru dibangun di Desa Semampir, Kecamatan Sedati, berada di sebelah utara bandara lama. Rencannya akan diresmikan pada 12 November mendatang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Rohman Taufiq