Lambaga Bantuan Hukum Palembang Terima Pengaduan Soal THR
Reporter
Editor
Senin, 9 Oktober 2006 10:54 WIB
TEMPO Interaktif, Palembang:Lembaga Bantuan Hukum Palembang membuka pos pengaduan tunjangan hari raya untuk para pekerja dan buruh di Sumatera Selatan. Sebab Peraturan Pemerintah Tentang Tunjangan Hari Raya Nomor 4 Tahun 1994 tak mengatur saksi tegas kepada pengusaha yang melanggar ketentuan. ?Padahal tahun lalu saja sekitar 50 kasus THR diadukan buruh,? kata Kepala Divisi Buruh Lembaga Bantuann Hukum Palembang, Hefri Yadi, Senin (9/10).LBH mengimbau semua perusahaan membayar THR sesuai ketentuan. Perusahaan berskala kecil di Sumatera Selatan, kata aktivis lain lembaga ini, Hefriyadi, umumnya tidak membayar kewajiban tahunannya, atau dibayarkan tetapi tidak sesuai. "Untuk kasus ini 32 persen dari jumlah perusahaan di Sumsel melakukan hal ini," kata dia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jufri Mat Akin menegaskan perusahaan di Sumatra Selatan wajib memberikan tunjangan hari raya minimal sama dengan nilai gaji satu bulan. Pemberian THR sudah harus dilakukan pada H-14 sebelum lebaran. Bagi perusahaan di Sumsel yang tidak mampu membayar THR, kata dia, harus segera melapor kepada dinas tenaga kerja. Pemerintah daerah akan menurunkan tim pemeriksa ketidakmampuan perusahan. ARIF ARDIANSYAH
